Antisipasi Dampak Demo, Pemprov Sulsel Liburkan Sekolah dan Kuliah Tatap Muka Selama 4 Hari
Wamanews.id, 1 September 2025 – Sebagai langkah antisipasi terhadap dampak gejolak demonstrasi yang terjadi di Kota Makassar dan sejumlah daerah lainnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengambil kebijakan tegas dengan menghentikan sementara aktivitas belajar mengajar secara tatap muka.
Terhitung mulai hari ini, 1 September hingga 4 September 2025, seluruh satuan pendidikan dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi di Sulsel akan melaksanakan kegiatan belajar secara daring.
Kebijakan ini dituangkan dalam surat imbauan Pemprov Sulsel tertanggal 31 Agustus 2025. Imbauan tersebut secara spesifik ditujukan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta, serta kepala satuan pendidikan dari PAUD hingga SMA-MA sederajat di seluruh wilayah Sulsel. Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan dan keamanan seluruh pelajar, mahasiswa, serta tenaga pendidik di tengah situasi yang belum sepenuhnya kondusif.
“Pimpinan perguruan tinggi dan kepala satuan pendidikan tetap memantau dan memonitoring pelaksanaan perkuliahan dan pembelajaran secara daring dan tetap menjaga situasi serta memastikan keadaan kampus atau sekolah tetap aman dan kondusif,” bunyi salah satu poin penting dari imbauan Pemprov Sulsel. Poin ini menekankan bahwa meskipun pembelajaran dialihkan ke rumah, tanggung jawab untuk menjaga keamanan aset pendidikan tetap menjadi prioritas.
Menindaklanjuti imbauan dari tingkat provinsi, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar juga mengeluarkan instruksi serupa melalui surat edaran bernomor 400.3.5/8/S.Edar/Disdik/VIII/2025 yang ditandatangani oleh Kepala Disdik Kota Makassar, Achi Soleman, pada tanggal 31 Agustus 2025. Surat edaran ini menegaskan bahwa kebijakan pembelajaran daring berlaku untuk seluruh satuan pendidikan di Kota Makassar, baik negeri maupun swasta, pada jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP.
Dalam surat edaran tersebut, Disdik Makassar juga menginstruksikan seluruh guru dan tenaga kependidikan untuk tetap melaksanakan tugas pembelajaran secara optimal dengan memanfaatkan berbagai platform daring. Platform seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, atau platform daring lainnya diimbau untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin guna memastikan proses belajar mengajar tidak terhenti.
“Seluruh guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas pembelajaran secara optimal dengan memanfaatkan berbagai platform daring seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, atau platform lainnya,” demikian keterangan resmi yang tercantum dalam edaran tersebut.
Keputusan pemerintah daerah ini didasarkan pada kekhawatiran serius terhadap potensi dampak lanjutan dari aksi demonstrasi yang telah terjadi. Gelombang protes di Makassar dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan insiden fatal, di mana Kantor DPRD Makassar dan Kantor DPRD Sulsel hangus dibakar oleh massa demonstran. Aksi anarkis tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang besar, tetapi juga menelan empat korban jiwa.
Dengan demikian, kebijakan pembelajaran daring selama empat hari ini menjadi langkah preventif yang esensif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut.
