5 Kasus Sehari, Legislator Gerindra Ungkap Fakta Mengerikan Kekerasan Seksual Anak di Sulsel
Wamanews.id, 20 April 2025 – Lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali mengemuka dan mengundang keprihatinan mendalam dari kalangan legislatif. Anggota Komisi E DPRD Sulsel dari Fraksi Gerindra, Vonny Ameliani Suardi, menyebut kondisi ini sebagai darurat sosial yang membutuhkan penanganan lintas sektor dan dukungan anggaran yang serius.
Pernyataan itu disampaikan Vonny dalam rapat kerja Komisi E bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Sulsel pada Jumat (18/4/2025). “Data yang kami terima sangat memprihatinkan. Rata-rata lima laporan visum terkait kekerasan seksual terhadap anak terjadi setiap harinya di Sulsel. Ini bukan angka biasa, ini darurat,” ujar Vonny dengan nada tegas.
Lebih mengejutkan lagi, ia mengungkap bahwa mayoritas pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban. “Keluarga, tetangga, atau orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung, malah menjadi predator. Ini membuat kami sangat miris,” lanjutnya. Vonny turut menyoroti minimnya perhatian anggaran dari pemerintah dalam menangani kasus-kasus tersebut. Ia mempertanyakan pengurangan anggaran terhadap instansi terkait, padahal data menunjukkan lonjakan kasus.
“Bagaimana bisa anggaran DP3A-Dalduk KB dipangkas justru saat angka kekerasan naik? Kami butuh anggaran untuk edukasi pencegahan, pendampingan korban, hingga pemulihan psikologis,” tegas Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sulsel ini.
Ia meminta agar Pemerintah Provinsi Sulsel segera meninjau ulang alokasi dana, dan bahkan mendorong agar anggaran ditingkatkan, bukan justru dikurangi. Vonny menekankan bahwa edukasi tentang batasan tubuh dan interaksi sosial bagi anak harus dimulai sejak usia dini, termasuk mengenali bentuk kekerasan, bahkan yang datang dari orang-orang terdekat.
“Edukasi ini harus dimasukkan ke dalam program formal maupun non-formal. Anak-anak harus diajarkan bahwa mereka berhak mengatakan tidak, bahkan kepada keluarga sendiri jika merasa tidak nyaman,” jelasnya. Selain pencegahan, proses pemulihan korban juga menjadi perhatian. Ia menegaskan bahwa dukungan psikologis, medis, dan hukum harus diberikan secara komprehensif dan berkelanjutan.
“Korban kekerasan seksual tak hanya terluka fisik, tapi juga mental. Butuh pendampingan jangka panjang agar mereka bisa kembali tumbuh dengan sehat,” tambahnya. Vonny mengaitkan isu perlindungan anak ini dengan fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Program seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan sekolah rakyat itu sejalan dengan upaya mencegah kekerasan seksual dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak,” ujarnya. Vonny turut menyebut bahwa sejumlah wilayah di Sulsel menjadi sorotan, termasuk Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto. Ia menyinggung kasus terbaru di Jeneponto yang viral hingga memicu aksi blokade jalan oleh keluarga korban.
“Itu wilayah pemilihan saya, dan tentu menjadi perhatian khusus. Kita tak bisa lagi menutup mata,” tutup Vonny. Vonny menyerukan agar semua pihak mulai dari lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, hingga keluarga terlibat aktif dalam melindungi anak-anak Sulsel dari bahaya kekerasan seksual.
“Ini bukan tugas satu lembaga saja. Kita semua bertanggung jawab menyelamatkan masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.
