Luwu Membara! Warga Cor Jalan Trans Sulawesi Tuntut Pemekaran Provinsi Luwu Raya
Wamanews.id, 24 Januari 2026 – Peringatan Hari Jadi Luwu (HJL) ke-758 yang seharusnya berlangsung khidmat justru diwarnai dengan aksi protes yang dramatis. Sejumlah warga di Kabupaten Luwu meluapkan kemarahan mereka dengan melakukan aksi pengecoran badan Jalan Trans Sulawesi di wilayah perbatasan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo pada Jumat (23/1/2026) sore.
Langkah ekstrem ini diambil sebagai bentuk mosi tidak percaya sekaligus desakan keras kepada pemerintah pusat agar segera merealisasikan pemekaran Provinsi Luwu Raya. Aksi pengecoran ini berlokasi tepat di Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.
Berdasarkan video yang viral di media sosial, tampak puluhan warga bergotong-royong mengaduk semen dan menyusun batu gunung di tengah jalan utama yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan wilayah utara. Akibatnya, arus lalu lintas di jalur logistik vital tersebut lumpuh total. Kendaraan dari arah Makassar maupun sebaliknya terjebak kemacetan panjang hingga berjam-jam.
Warga sengaja memilih momentum Hari Jadi Luwu untuk mengirimkan pesan simbolis bahwa “Tana Luwu” sudah terlalu lama dianaktirikan. Janji pemekaran yang konon sudah bergulir sejak era Presiden Soekarno hingga kini dianggap hanya menjadi komoditas politik tanpa realisasi nyata.
“Ini bukan sekadar aksi blokade biasa. Ini adalah simbol bahwa aspirasi kami buntu, maka jalan ini pun kami buat buntu,” terapan salah seorang warga di lokasi aksi.
Aksi di Larompong Selatan ini merupakan rentetan dari gelombang protes yang sebelumnya pecah di Makassar. Pada Senin sore sebelumnya, demonstrasi yang digelar oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan berakhir ricuh.
Bentrokan antara massa aksi dan aparat keamanan mengakibatkan sedikitnya tujuh personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulsel mengalami luka-luka akibat lemparan batu dan harus mendapatkan penanganan medis serius. Kepala Satpol PP Sulsel, Andi Arwin Azis, menyayangkan insiden tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas menjaga objek vital negara.
“Mereka memaksa masuk ke kantor. Perlu kami tekankan, kawasan ini adalah objek vital yang tidak bisa diduduki sembarangan,” ujar Arwin. Ia juga membantah adanya tindakan represif yang disengaja, melainkan hanya upaya pertahanan diri karena petugas dilempari batu tanpa perlengkapan safety yang memadai.
Di sisi lain, Aliansi Wija To Luwu dan IPMIL Raya memiliki argumentasi kuat di balik kemarahan mereka. Ketua Umum IPMIL Raya, Abdul Hafid, menyoroti adanya ketimpangan pembangunan yang sangat mencolok di wilayah Luwu Raya.
Meskipun wilayah ini memiliki semboyan “Wanua mapatuo naewai alena” (negeri yang menghidupi dirinya sendiri) dan kaya akan sumber daya alam seperti keberadaan PT Vale di Luwu Timur namun data statistik menunjukkan potret yang ironis. Kabupaten Luwu dan Luwu Utara justru masuk dalam jajaran lima daerah termiskin di Sulawesi Selatan.
“Kabupaten Luwu urutan ke-3 dan Luwu Utara urutan ke-4 daerah termiskin. Ini pertanyaan besar. Padahal tanah kita kaya, industri ekstraktif ada di depan mata, tapi pembangunan infrastruktur dan SDM masih tertinggal jauh,” tegas Hafid.
Jarak yang terlalu jauh antara pusat pemerintahan di Makassar dengan pelosok Luwu Raya seperti wilayah Rampi dan Seko memperparah isolasi daerah. Di era ketika dunia sudah membicarakan kecerdasan buatan (AI), masih banyak wilayah di Luwu Raya yang tidak memiliki akses jaringan internet dasar.
Massa menuntut agar Gubernur Sulsel segera mengajukan diskresi langsung kepada Presiden RI agar mempercepat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luwu Tengah serta Provinsi Luwu Raya. Format otonomi khusus dinilai menjadi solusi paling logis untuk memangkas birokrasi dan mempercepat pemerataan pembangunan di utara Sulawesi Selatan.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di Jalan Trans Sulawesi berangsur kondusif setelah dilakukan koordinasi dengan aparat kepolisian, namun warga mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika aspirasi mereka tetap tidak didengar oleh pemerintah pusat.
