Kualitas Infrastruktur Wajo Dipertanyakan, DPRD Desak Evaluasi Total
Wamanews.id, 14 Agustus 2024 – Polemik mengenai kualitas infrastruktur di Kabupaten Wajo kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, Lembaga Lidik Pro secara tegas menyoroti sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai amburadul dan jauh dari harapan masyarakat.
Menyikapi hal ini, DPRD Wajo berencana memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP).
“Kritik dari Lembaga Lidik Pro ini sangat beralasan dan perlu kita tindak lanjuti secara serius,” tegas H. Mustafa, anggota DPRD Wajo.
Menurutnya, kualitas infrastruktur yang buruk tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghambat laju pembangunan daerah.
Nasir Rahim, Ketua Lembaga Lidik Pro Kabupaten Wajo, mengungkapkan bahwa permasalahan pada infrastruktur di Wajo tidak hanya terletak pada hasil akhir pekerjaan, namun juga pada proses perencanaan, lelang, hingga pengawasan. “Mulai dari tahap perencanaan yang seringkali tidak melibatkan masyarakat, proses lelang yang kurang transparan, hingga pelaksanaan pekerjaan yang terkesan asal-asalan,” ungkap Nasir.
Ia juga menyoroti peran pengawasan dari pihak Inspektorat yang dinilai belum optimal.
“Harusnya Inspektorat lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap setiap proyek infrastruktur. Jangan sampai proyek yang sudah menghabiskan anggaran besar namun kualitasnya jauh di bawah standar,” tegasnya.
Menanggapi temuan tersebut, DPRD Wajo menegaskan akan memanggil semua pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga kontraktor pelaksana. “Kita ingin mengetahui secara jelas apa penyebab kualitas infrastruktur di Wajo menjadi sorotan,” ujar Ad Mayang, anggota DPRD Wajo lainnya.
Selain itu, DPRD juga akan meminta penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Inspektorat Daerah terkait dengan standar kualitas yang diterapkan dalam setiap proyek.
“Kami berharap dengan adanya RDP ini, kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan infrastruktur di Wajo,” tambahnya.
Masyarakat Wajo menyambut positif langkah DPRD yang akan melakukan investigasi terhadap kasus ini. Mereka berharap adanya perubahan nyata dalam pengelolaan infrastruktur di daerahnya.
“Kami sudah terlalu lama menderita akibat kualitas infrastruktur yang buruk. Jalan rusak, jembatan ambruk, dan bangunan sekolah yang tidak layak, ini semua sangat mengganggu aktivitas sehari-hari kami,” ungkap salah seorang warga.
Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Wajo menjadi cerminan dari permasalahan yang lebih luas, yaitu lemahnya pengawasan dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan proyek juga menjadi salah satu faktor penyebab kualitas infrastruktur yang buruk.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif, antara lain:
- Penguatan pengawasan: Meningkatkan kapasitas Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur.
- Peningkatan transparansi: Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel.
- Partisipasi masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan proyek infrastruktur.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Melakukan pelatihan bagi para petugas yang terlibat dalam pengelolaan infrastruktur.
Permasalahan kualitas infrastruktur di Kabupaten Wajo harus segera diatasi. DPRD dan pemerintah daerah harus bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat.
Dengan adanya pengawasan yang ketat, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan partisipasi masyarakat, diharapkan kualitas infrastruktur di Wajo dapat ditingkatkan secara signifikan.
Penulis: Nada Gamara
Editor: Ardan
