Koalisi Mahasiswa Wajo Desak Transparansi dalam Proses Mutasi Pejabat Pemkab
Wamanews.id, 15 Oktober 2024 – Koalisi Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Wajo Bela Rakyat kembali menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Wajo dan Kantor DPRD Wajo pada Senin, 14 Oktober 2024. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas maraknya mutasi pejabat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo yang diduga sarat dengan kepentingan politik.
Herianto Ardi, koordinator lapangan dari koalisi tersebut, menyatakan bahwa pihaknya mempertanyakan dasar dari mutasi-mutasi yang terjadi dan menuntut penjelasan terkait adanya indikasi politik di balik keputusan tersebut.
“Kami dari Koalisi Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Wajo Bela Rakyat melakukan aksi unjuk rasa terkait adanya mutasi pejabat dan menginginkan jawaban terkait indikasi mutasi itu,” kata Ardi dalam orasinya.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil. Salah satu pelanggaran yang disebutkan adalah terkait masa jabatan dua Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas di Wajo yang telah melebihi batas waktu yang ditentukan namun belum diganti. “Saya tidak ada kepentingan politik datang ke DPRD Wajo, hanya demi kemajuan Wajo,” tegas Ardi.
Selain mengkritik masalah mutasi pejabat, Ardi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan daerah. Menurutnya, jika mutasi pejabat dilakukan berdasarkan kepentingan politik, maka hal itu dapat mengganggu kinerja pemerintahan dan tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang diatur dalam regulasi pemerintah pusat.
Menanggapi aksi tersebut, H. Risman, anggota DPRD Kabupaten Wajo yang menerima aspirasi dari para demonstran, menjelaskan bahwa masalah ini sebenarnya sudah pernah diangkat sebelumnya oleh organisasi PHI (Pergerakan Hati Indonesia).
DPRD Wajo, lanjut Risman, akan berusaha menyelesaikan masalah ini dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah. Namun, Risman juga menegaskan bahwa tindakan lebih lanjut baru dapat dilakukan setelah alat kelengkapan DPRD terbentuk. “Kita tunggu dulu pembentukan alat kelengkapan dewan, dan lusa sudah pelantikan pimpinan dewan, setelah terbentuk baru akan secepatnya ditindaklanjuti,” jelasnya.
Aksi unjuk rasa ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, khususnya karena mutasi pejabat dianggap menjadi isu yang sensitif di daerah tersebut. Banyak warga menilai bahwa mutasi yang tidak sesuai dengan prosedur akan berdampak negatif terhadap pelayanan publik.
Selain itu, beberapa kalangan juga khawatir bahwa penempatan pejabat yang didorong oleh kepentingan politik dapat merusak profesionalitas birokrasi di Wajo.
Mutasi pejabat, terutama di tingkat lokal, sering kali menjadi perbincangan hangat di berbagai daerah. Proses mutasi yang idealnya berdasarkan kinerja dan kompetensi, sering kali dicurigai dipengaruhi oleh faktor politik. Kondisi ini, jika dibiarkan, dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghambat perbaikan pelayanan masyarakat.
Koalisi mahasiswa yang tergabung dalam aksi ini berharap bahwa pemerintah daerah dan DPRD Wajo dapat bersikap lebih transparan dalam setiap kebijakan yang diambil. Mereka juga mendesak agar proses mutasi pejabat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, demi menjaga integritas dan profesionalisme di lingkungan Pemkab Wajo.
Selain itu, mereka meminta agar pejabat yang masa jabatannya telah melebihi batas segera diganti dengan pejabat baru yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan daerah.
Dengan adanya unjuk rasa ini, harapannya isu mutasi pejabat di Wajo bisa segera dituntaskan dengan baik. Mahasiswa dan masyarakat Wajo ingin memastikan bahwa pemerintahan di daerah mereka berjalan dengan prinsip-prinsip good governance, yaitu transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik yang tidak sehat.
Penulis: Nada Gamara
Editor: Ardan
