Gaji & Tunjangan Anggota Parlemen 4 Negara Tetangga: Siapa Paling Besar?
Wamanews.id, 22 Agustus 2025 – Pernahkah Anda bertanya-tanya, seberapa besar pendapatan yang diterima seorang anggota parlemen di negara-negara tetangga kita? Angka-angka ini tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah negara mengapresiasi peran wakil rakyat.
Dengan membandingkan sistem gaji dan tunjangan di Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina, kita dapat melihat filosofi politik yang berbeda-beda: apakah wakil rakyat dipandang sebagai pejabat dengan fasilitas besar, atau sebagai pelayan publik yang gajinya disesuaikan dengan standar pegawai negeri?
Berikut adalah perbandingan yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya:
Malaysia: Pendapatan Tetap Terbesar
Dari data yang ada, anggota parlemen Malaysia, yang duduk di Dewan Rakyat, tampaknya mendapatkan paket kompensasi yang paling besar. Berdasarkan data IPU Parline, gaji dasar seorang anggota Dewan Rakyat adalah RM16.000 (sekitar Rp62 juta) per bulan. Namun, angka ini jauh lebih besar dengan adanya tunjangan tetap bulanan sebesar RM25.700 (sekitar Rp99 juta). Dengan demikian, pendapatan tetap bulanan mereka mencapai lebih dari Rp160 juta, belum termasuk insentif lainnya. Selain pendapatan tetap, mereka juga berhak atas klaim harian untuk setiap aktivitas, seperti RM400 (sekitar Rp1,55 juta) per hari saat hadir dalam sidang parlemen.
Filipina: Gaji Pokok dan Alokasi Distrik yang Tinggi
Di Filipina, anggota parlemen juga mengantongi gaji yang sangat substansial. Gaji pokok seorang anggota DPR Filipina adalah 273.912 peso (sekitar Rp78 juta) per bulan. Selain gaji pokok yang besar, mereka juga menerima RATA—yaitu gabungan dari Representation Allowance dan Transportation Allowance—yang berfungsi untuk menutupi biaya operasional terkait tugas mereka. Uniknya, setiap legislator juga menerima district allocation, dana khusus untuk operasional kantor dan program pelayanan di daerah pemilihannya. Ini adalah langkah transparansi yang memisahkan anggaran kerja dari penghasilan pribadi.
Thailand: Kombinasi Gaji Pokok dan Insentif Kehadiran
Thailand mengadopsi model yang seimbang antara pendapatan tetap dan insentif berbasis kinerja. Gaji pokok seorang legislator adalah sekitar 71.230 baht (sekitar Rp35,6 juta) per bulan, ditambah basic allowance yang tidak kena pajak sebesar 42.330 baht (sekitar Rp21,2 juta). Total pendapatan tetap mereka mencapai sekitar Rp56,9 juta per bulan. Sistem ini juga sangat menghargai kehadiran: mereka bisa mendapatkan tambahan 1.500 baht (sekitar Rp752 ribu) untuk setiap rapat komite tetap, menunjukkan bahwa partisipasi aktif sangat dihargai secara finansial. Pimpinan parlemen bahkan mendapatkan gaji yang lebih tinggi, dengan Ketua DPR mengantongi total Rp63 juta per bulan.
Vietnam: Gaji Terikat Sistem Pegawai Negeri
Sistem Vietnam memiliki pendekatan yang berbeda. Gaji anggota Majelis Nasional dihitung berdasarkan gaji pokok pegawai negeri sipil, sehingga tidak ada angka yang terpisah. Data historis (2013) menunjukkan gaji bulanan mereka adalah sekitar 7,6 juta dong (sekitar Rp4,70 juta). Namun, pada 1 Juli 2024, Vietnam melakukan reformasi besar dengan menaikkan gaji pokok seluruh aparatur negara sebesar 30 persen. Meskipun angka pastinya tidak dirilis ke publik, jelas bahwa kenaikan ini juga berlaku bagi para legislator, menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh jajaran aparatur.
Dari perbandingan di atas, terlihat bahwa Malaysia dan Filipina memberikan kompensasi finansial yang sangat tinggi kepada wakil rakyat mereka, baik dalam bentuk gaji pokok maupun tunjangan. Sementara itu, Thailand mengedepankan kombinasi antara gaji tetap dan insentif kehadiran. Vietnam, di sisi lain, mengikat pendapatan legislator dengan gaji pegawai negeri pada umumnya, menunjukkan pendekatan yang lebih merata.
