Pemerintah Rencanakan Cukai Minuman Manis Mulai 2027 Target Penerimaan 1,7 Triliun Rupiah

Wamanews.id, 21 November 2026 – Pemerintah menargetkan penerimaan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) sebesar Rp1,7 triliun pada APBN 2027. Kebijakan ini menjadi salah satu sumber penerimaan baru yang diperhitungkan negara untuk tahun depan.
Rencana tersebut sudah memiliki payung hukum karena tercantum dalam Undang-Undang APBN 2027. Namun, pemerintah masih menyiapkan ketentuan teknis sebelum pungutan benar-benar dapat diterapkan di lapangan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan pemerintah berencana mulai menerapkan pungutan cukai MBDK pada semester II/2027. Target waktu itu ditetapkan setelah aturan pelaksanaannya rampung.
Dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10/2026), Djaka menegaskan.
” Di Undang-Undang APBN tahun 2027 memang sudah disebutkan bahwa akan dikenakan cukai untuk MBDK, dan besarannya ada sekitar Rp1,7 triliun. Dan mungkin ini untuk pemberlakuannya, kita sedang melengkapi aturan-aturannya, dan mudah-mudahan bisa diterapkan di semester II-2027.” dalam keterangannya.
Meski target penerimaan sudah ditetapkan, pemerintah belum menetapkan skema pemungutan cukai MBDK. Skema pengenaan tarif berdasarkan kandungan gula dalam minuman kemasan juga masih dibahas.
Djaka menjelaskan, Ditjen Bea dan Cukai masih mendiskusikan mekanisme pemungutan tersebut bersama Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF). Pembahasan itu meliputi besaran tarif hingga batas kandungan gula yang akan dikenai cukai.
” Dan besaran tarifnya, mungkin kita dengan DJSEF masih membicarakan berapa besarannya, sehingga belum tahu berapa kandungan yang akan dipungut, ataupun yang dipungut untuk kandungan gulanya, tetapi besaran targetnya, seperti tadi saya sebutkan, ada sekitar Rp1,7 triliun.” sambungannya.
Rencana cukai MBDK menyasar minuman kemasan yang menggunakan gula tambahan. Produk yang selama ini masuk pembahasan antara lain minuman bersoda, minuman energi, minuman berperisa dengan kandungan gula tinggi, hingga minuman siap konsumsi lainnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan pernah mengusulkan tarif Rp1.500 per liter untuk minuman siap konsumsi. Sementara produk berbentuk konsentrat, sirup, atau ekstrak sempat diusulkan dikenai tarif Rp2.500 per liter, tetapi skema tersebut belum menjadi tarif final untuk 2027.
Target Rp1,7 triliun pada 2027 juga lebih rendah dibandingkan angka Rp7,6 triliun yang sempat muncul dalam pembahasan sebelumnya. Pemerintah masih menyesuaikan kebijakan dengan kesiapan aturan, kondisi industri, serta kemampuan masyarakat.
Bagi pelaku usaha, khususnya penjual minuman, ketidakpastian tarif dan cakupan produk ini menjadi perhatian penting. Jika harga dari pemasok ikut naik akibat cukai, penjual perlu menyiapkan ulang strategi harga jual, margin keuntungan, hingga promo agar usaha tetap berjalan dan pembeli tidak beralih.







