RAPBN 2027 Naik Jadi Rp4.097 Triliun, Anggaran Kemenkes Malah Dipangkas Rp11,9 Triliun

Wamanews.id, 20 November 2026 – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 mencatatkan sejarah baru dengan total belanja negara yang untuk pertama kalinya menembus Rp4.000 triliun, yakni Rp4.097,2 triliun. Ironisnya, di tengah kenaikan total belanja tersebut, pagu indikatif Kementerian Kesehatan (Kemenkes) justru mengalami penurunan.
Pagu Kemenkes pada 2027 ditetapkan sebesar Rp102,1 triliun, turun 10,44 persen atau sekitar Rp11,9 triliun dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai Rp114 triliun.
Penurunan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto. Ia mengingatkan pemerintah agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas layanan kesehatan maupun mengganggu keberlanjutan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kebutuhan pembiayaan kesehatan tetap terpenuhi,” ujar Pulung dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Pulung mencatat, pemerintah mempertahankan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan pada 2027 sebanyak 96,8 juta jiwa. Selain itu, pemerintah juga tidak menaikkan tarif iuran dan berencana memperluas bantuan iuran hingga desil 8 pada periode 2027-2028.
Ia menyambut baik rencana perluasan tersebut. Namun, ia menekankan pemerintah pusat wajib menjamin pemerataan fiskal daerah karena kemampuan fiskal pemerintah daerah (pemda) berbeda-beda.
Agar bantuan tepat sasaran, Pulung meminta pemerintah melakukan tiga langkah. Pertama, memperbaiki kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) karena masih terdapat kesimpangsiuran data di lapangan.
Kedua, melakukan verifikasi faktual langsung dengan mengecek kondisi riil warga. Ketiga, menyediakan kanal pengaduan yang cepat dan mudah diakses masyarakat untuk koreksi data.
“Jangan sampai negara berhasil mempertahankan 96,8 juta peserta PBI, tetapi masih gagal memastikan rakyat miskin bisa berobat. Orang miskin tidak boleh kehilangan hak atas kesehatan hanya karena tidak punya uang atau pemerintah gagal mengelola data dan anggaran,” tegas Pulung.
Komisi IX DPR RI, kata Pulung, akan mengawal ketat kebijakan pembiayaan kesehatan, perluasan jaminan, serta perbaikan data penerima agar pelaksanaannya tidak hanya tercatat dalam angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.







