Gratis untuk Petani, Traktor Bantuan Malah Ditawarkan Rp120 Juta, Mentan Amran Perintahkan Tarik 85 Unit di Sulsel

Wamanews.id, 20 November 2026 – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik jual beli alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah di Sulawesi Selatan. Traktor yang seharusnya diberikan gratis kepada kelompok tani justru diduga diperjualbelikan oleh oknum untuk meraup keuntungan pribadi.
Temuan itu disampaikan Amran saat meninjau lahan pertanian di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026).
“Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, enggak ada biayanya. Hibah dari pemerintah, ini dari pemerintah. Yang bermain-main itu dihukum seberat-beratnya,” tegas Amran.
Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi penawaran traktor bantuan melalui media sosial. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah, kemudian menyamar sebagai calon pembeli untuk menelusuri penawaran tersebut.
Salah satu traktor jenis Kubota yang ditawarkan dengan harga Rp120 juta ditelusuri hingga ke Desa Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Tim gabungan kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan traktor itu pada Rabu (18/11/2026).
Dari pengembangan penelusuran, satu unit traktor bantuan lainnya juga diamankan di Kabupaten Gowa. Total dua unit traktor diamankan di Sidrap dan Gowa. Dua orang yang diduga terlibat juga telah diamankan dan kini menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Selatan.
Asisten Intelijen Kasdam XIV/Hasanuddin Kolonel Inf Asyraf Aziz menyebut, alsintan yang diamankan merupakan bantuan pemerintah yang berasal dari pengadaan tahun 2025-2026. Berdasarkan penelusuran, traktor bantuan itu diduga dipasarkan lewat media sosial, marketplace, hingga penawaran langsung dengan harga yang bervariasi sesuai jenis unit dan kesepakatan transaksi.
Selain Sidrap dan Gowa, Amran juga menerima laporan dugaan praktik serupa di Kabupaten Takalar. Ia memerintahkan agar 85 unit traktor yang terindikasi bermasalah dikumpulkan dan ditarik apabila terbukti terjadi penyimpangan.
“Kalau ada 85 unit sudah dikumpul, tarik. Ini pajak rakyat, dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden,” kata Amran.
Amran juga meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut tanpa pandang bulu, termasuk apabila ditemukan keterlibatan orang-orang yang memiliki hubungan dengan pejabat.
“Ini traktor diperjualbelikan. Dulu mafia beras kami kejar, sekarang mafia alsintan,” ujarnya.
Secara nasional, Kementerian Pertanian mencatat terdapat 271 laporan dugaan penyimpangan bantuan pemerintah, termasuk beras, pupuk, dan alsintan.







