Aktifkan notifikasi untuk dapat update setiap hari!

Nasional

18 Tahun Perjalanan Panjang RUU Perampasan Aset

Wamanews.id, 19 November 2026 – Perjalanan panjang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya memasuki babak penting pada November 2026. Setelah bertahun-tahun masuk dalam agenda legislasi dan mengalami berbagai penundaan, rancangan aturan tersebut berhasil menyelesaikan pembahasan tingkat I di Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada 18 November 2026.

Seluruh fraksi dan pemerintah menyepakati agar RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR. Perkembangan ini menjadi langkah penting setelah proses legislasi yang telah berjalan sejak 2008.

Namun, perjalanan panjang tersebut bukan sekadar persoalan menyelesaikan pembahasan sebuah rancangan undang-undang. Di dalamnya terdapat perdebatan mengenai pemberantasan korupsi, pemulihan kerugian negara, kewenangan penegak hukum, hingga perlindungan hak masyarakat.

Berawal dari Gagasan pada 2008

Dilansir dari ANTARA, PPATK telah menginisiasi penyusunan RUU Perampasan saset sejak 2008. Inisiatif tersebut dilatarbelakangi kebutuhan untuk memperkuat mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana yang selama ini dinilai belum optimal.

Selama ini, proses penegakan hukum tidak selalu mudah diikuti dengan pemulihan aset hasil kejahatan. Dalam sejumlah perkara, aset yang berkaitan dengan tindak pidana sulit dikembalikan karena proses perampasannya masih berkaitan erat dengan pembuktian dan penjatuhan pidana terhadap pelaku.

PPATK kemudian mendorong pembentukan mekanisme hukum yang memungkinkan negara mengupayakan perampasan aset melalui prosedur tertentu, termasuk dalam keadaan ketika pelaku tidak dapat diproses atau dijatuhi putusan pidana. Gagasan tersebut berkaitan dengan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pemiliknya, dengan tetap melalui prosedur hukum dan pengawasan pengadilan.

Dalam perkembangannya, PPATK menyampaikan rancangan tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009. Penyusunannya kemudian melibatkan sejumlah lembaga pemerintah untuk membahas landasan dan substansi pengaturannya.

Salah satu tahapan penting berlangsung pada 2012 ketika Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyusun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset. Dokumen tersebut memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, sekaligus menguraikan persoalan hukum yang menjadi alasan perlunya pembentukan aturan khusus mengenai perampasan aset hasil tindak pidana.

Naskah Akademik itu menjadi salah satu pijakan penting dalam proses penyusunan rancangan undang-undang. Meski demikian, tersusunnya dokumen tersebut belum membuat RUU Perampasan Aset langsung dibahas hingga tahap pengesahan.

Perjalanan Panjang yang Sempat Tertunda

Setelah gagasan dan rancangan awal disiapkan, perjalanan RUU Perampasan Aset justru menghadapi proses panjang. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, rancangan tersebut telah disampaikan PPATK kepada pemerintah pada 2009. Draf pertama kemudian disusun pada 2012, tetapi pembahasannya tidak berlanjut hingga berakhirnya masa pemerintahan SBY.

Harapan baru muncul ketika RUU Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah pada 2015, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, keberadaannya dalam daftar Prolegnas belum menjamin rancangan tersebut segera dibahas.

RUU ini tidak masuk dalam daftar prioritas sehingga pembahasannya kembali tertunda.Pada 2019, draf kedua RUU Perampasan Aset telah selesai disusun. Presiden Joko Widodo kemudian mengusulkan agar rancangan tersebut masuk dalam Prolegnas 2020. Akan tetapi, usulan itu tidak berlanjut menjadi pembahasan prioritas DPR.

Perhatian terhadap RUU ini kembali menguat pada Mei 2023. Presiden Jokowi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR sebagai langkah untuk mendorong pembahasan rancangan tersebut. Meski demikian, hingga masa pemerintahan Jokowi berakhir pada Oktober 2024, pembahasan lanjutan belum juga terlaksana.

Rangkaian penundaan tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan RUU Perampasan Aset tidak hanya bergantung pada penyusunan naskah hukum, tetapi juga pada keputusan politik dan prioritas legislasi di parlemen.

Kembali Dibahas hingga Mencapai Persetujuan

Setelah beberapa kali tertunda, RUU Perampasan Aset kembali memperoleh ruang pembahasan pada 2025. DPR memasukkan rancangan tersebut ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan menetapkan Komisi III sebagai komisi yang menangani pembahasannya.

Pembahasan kemudian melibatkan DPR dan pemerintah dengan menampung masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan para ahli. Komisi III menjadi salah satu aktor utama dalam proses tersebut, sementara Panitia Kerja (Panja) bertugas membahas dan mengkaji substansi rancangan undang-undang.

Pada November 2026, pembahasan memasuki tahap yang lebih intensif. Pemerintah menyerahkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk dibahas bersama DPR. Dari jumlah tersebut, terdapat 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Pembahasan DIM menjadi bagian penting karena menyangkut penyempurnaan rumusan, ruang lingkup tindak pidana, mekanisme perampasan aset, hingga perlindungan pihak yang memiliki kepentingan atas aset tersebut.

Setelah melalui pembahasan Panja, Tim Perumus (Timus), dan Tim Sinkronisasi (Timsin), Komisi III DPR bersama pemerintah akhirnya menyepakati hasil pembahasan tingkat I pada 18 November 2026. Seluruh fraksi menyatakan setuju agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna.

Persetujuan tingkat I ini menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan panjang RUU Perampasan Aset. Selanjutnya, DPR menjadwalkan Rapat Paripurna pada 19 November 2026 untuk mengambil keputusan terhadap rancangan tersebut.

Apa yang Diatur dalam RUU Perampasan Aset?

Salah satu tujuan utama pembentukan aturan perampasan aset adalah memperkuat upaya pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Melalui mekanisme hukum yang lebih terarah, negara diharapkan dapat mengupayakan pengembalian aset hasil kejahatan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat yang dirugikan.

Dalam pembahasan tingkat I pada November 2026, DPR dan pemerintah menyepakati sejumlah pokok pengaturan. Salah satunya adalah prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana yang tetap melibatkan tahapan hukum, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Pengaturan tersebut juga mencakup ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenakan mekanisme perampasan aset, termasuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam rancangan.

Selain mekanisme perampasan, pengelolaan aset juga menjadi perhatian. Aset yang telah dirampas membutuhkan pengelolaan yang profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

Di sisi lain, rancangan aturan ini juga memuat perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik. Ketentuan tersebut penting agar seseorang yang memiliki hak sah atas suatu aset tidak kehilangan haknya secara sewenang-wenang hanya karena aset tersebut berkaitan dengan perkara tindak pidana.

Pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset turut menjadi bagian dari pembahasan. Hal ini diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memastikan setiap tindakan dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Harapan dan Tantangan Setelah Pengesahan

Kehadiran aturan khusus mengenai perampasan aset diharapkan dapat memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya. Tidak hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman kepada pelaku, upaya penegakan hukum juga perlu memastikan bahwa aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan melalui mekanisme yang sah.

Meski demikian, pengesahan undang-undang bukanlah akhir dari pekerjaan. Tantangan berikutnya terletak pada pelaksanaan aturan tersebut. Aparat penegak hukum perlu menjalankan kewenangannya secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum juga harus menjadi perhatian utama. Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, misalnya, memerlukan pengawasan yang kuat agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Masyarakat dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan sah terhadap aset harus memperoleh kesempatan untuk membela haknya melalui proses hukum.

Selain itu, lembaga yang bertanggung jawab mengelola aset hasil perampasan perlu memiliki sistem kerja yang transparan dan dapat diawasi. Tanpa pengelolaan yang baik, tujuan pemulihan aset justru berisiko tidak tercapai secara optimal.

Perjalanan RUU Perampasan Aset selama kurang lebih 18 tahun menunjukkan bahwapembentukan sebuah undang-undang membutuhkan proses panjang, mulai dari gagasan, penyusunan naskah, pembahasan, hingga pengambilan keputusan. Setelah melalui berbagai penundaan, tantangan berikutnya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan secara adil, efektif, dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, keberhasilan undang-undang ini tidak hanya diukur dari pengesahannya, tetapi juga dari kemampuannya memulihkan aset hasil tindak pidana tanpa mengabaikan hak masyarakat dan prinsip negara hukum.

Penulis: Masdiana

Penulis

Related Articles

Back to top button