Aktifkan notifikasi untuk dapat update setiap hari!

Nasional

10 Poin Penting UU Perampasan Aset yang Resmi Disahkan DPR Setelah 18 Tahun

Wamanews.id, 19 November 2026 – Penantian panjang selama 18 tahun akhirnya berakhir. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebelum ketok palu, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan. Ia menjelaskan, Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Komisi III juga menggelar 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sejak September 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, dan organisasi masyarakat sipil.Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?” ujar Puan di hadapan peserta rapat.

Seluruh anggota yang hadir serentak menjawab setuju. Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan. Habiburokhman menyebut pengesahan ini sebagai jawaban atas penantian panjang publik.

“Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman.

Undang-undang baru ini mengatur 10 poin utama. Berikut poin dan penjelasannya:

1. Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum

Perampasan aset harus mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Negara tidak boleh merampas aset secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Tidak hanya korupsi, tetapi juga penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan banyak orang, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

3. Pidana Terhadap Pelaku Tetap Berlaku

Perampasan aset tidak menghapus pidana bagi pelaku. Pelaku tetap bisa dihukum, termasuk pidana mati sepanjang diatur dalam undang-undang.

4. Pembagian Kewenangan Penegakan Hukum

Diatur jelas tahapan perampasan aset tanpa putusan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan ke pengadilan, pemeriksaan, putusan, hingga eksekusi.

5. Perlindungan Pihak Ketiga

Pihak ketiga yang beriktikad baik dijamin perlindungannya. Mereka diberi beban pembuktian yang berimbang dan kesempatan yang cukup untuk membela haknya di pengadilan.

6. Pengembalian Aset kepada Korban

Aset hasil rampasan diupayakan semaksimal mungkin dikembalikan kepada korban tindak pidana langsung. Sisanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak.

7. Pengelolaan Aset secara Profesional

Dibentuk Badan Pengelola Aset Rampasan yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan ini bertugas mengelola aset agar tidak rusak dan nilainya tidak turun selama proses hukum berjalan.

8. Pengawasan Independen

Pelaksanaan dan pengelolaan perampasan aset diawasi oleh lembaga independen agar prosesnya transparan dan tidak disalahgunakan.

9. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang

Setiap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya dalam proses perampasan dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.

10. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penelusuran dan pengelolaan aset dilakukan dengan bantuan teknologi informasi agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Dengan pengesahan yang lebih cepat dari target awal 15 Desember 2026 ini, publik kini menanti aturan turunan dan pembuktian efektivitas undang-undang tersebut dalam memberantas korupsi dan mengembalikan kerugian korban.

Penulis

Related Articles

Back to top button