Harga Asli Pertalite Tembus Rp18.102 per Liter, Selisihnya Ditanggung Pembayar Pajak

Wamanews.id, 19 November 2026 – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap bahwa harga asli atau harga keekonomian Pertalite sudah menembus Rp18.102 per liter pada Oktober 2026. Padahal, harga yang dibayar masyarakat di SPBU masih ditetapkan sebesar Rp10.000 per liter.
Artinya, ada selisih sebesar Rp8.102 untuk setiap liter Pertalite yang dibeli masyarakat. Selisih tersebut tidak hilang begitu saja, melainkan ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan skema subsidi dan kompensasi energi.
Dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Suahasil menegaskan bahwa dana untuk menutup selisih itu sesungguhnya berasal dari masyarakat sendiri melalui pajak.
“Selisih harganya, Pertalite maupun Solar ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak,” ujar Suahasil.
Suahasil menjelaskan, sepanjang 2024, 2025, hingga Maret 2026, harga keekonomian Pertalite hanya sedikit di atas Rp10.000 per liter. Selisihnya pun masih relatif kecil dan mampu ditanggung pemerintah tanpa tekanan berarti pada APBN.
Namun, kondisi itu berubah drastis sejak April 2026. Harga keekonomian Pertalite mulai meningkat tajam seiring lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi geopolitik dan perang yang terjadi di tingkat global.
Tekanan yang sama juga terjadi pada Solar bersubsidi. Harga jual Solar di SPBU masih dipertahankan Rp6.800 per liter, padahal harga keekonomiannya sudah mencapai Rp21.457 per liter. Selisihnya bahkan mencapai Rp14.657 per liter, jauh lebih besar dibandingkan Pertalite.
Akibat lonjakan harga keekonomian tersebut, beban anggaran negara ikut membengkak. Hingga akhir Oktober 2026, realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi telah mencapai Rp415,8 triliun.
Meski beban membengkak, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi di SPBU tetap ditahan. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian harga energi global.
Dengan kata lain, harga BBM yang lebih murah di SPBU bukan berarti biaya produksinya ikut turun. Sebagian besar bebannya ditanggung bersama melalui APBN, yang bersumber dari uang pajak yang dibayarkan masyarakat.
Atas kontribusi tersebut, Suahasil menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembayar pajak di Indonesia yang telah ikut menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi.
“Makanya tadi saya ucapkan terima kasih kepada pembayar pajak Indonesia, karena kita semua yang menanggung subsidi dan kompensasi tersebut,” kata Suahasil.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia sekaligus menjaga keberlanjutan APBN, agar kebijakan subsidi BBM tetap tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.






