Rp10 Triliun Cair untuk BPJS, Layanan Kesehatan Warga Kurang Mampu Tetap Berjalan

Wamanews.id, 16 November 2026 – Kabar baik bagi jutaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan dana tambahan Rp10 triliun ke BPJS Kesehatan untuk memastikan layanan kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetap berjalan.
Dana tersebut merupakan bagian dari tambahan anggaran Rp20 triliun yang telah disepakati bersama oleh Kemenkeu, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Tambahan itu direncanakan disalurkan pada periode Oktober-November 2026.
Pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, Jumat (13/11/2026), Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Sudarto, menyebut otoritas fiskal sudah menyalurkan setengah dari tambahan dana yang disepakati tersebut pada Oktober 2026.
“Sisanya rencana akan disalurkan setelah kami melakukan evaluasi terhadap penggunaan dan juga ketahanan dana JKN,” ujar Sudarto.
Sudarto lalu menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan dan ketahanan dana program JKN. Ia menyebut pemerintah akan memastikan manfaat layanan kesehatan kepada masyarakat akan terus berlanjut.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, tambahan Rp20 triliun tersebut merupakan anggaran di luar Rp47 triliun yang telah ditetapkan dalam APBN 2026 guna membayar iuran 96,8 juta peserta PBI-JKN.
Tambahan anggaran ini diharapkan tidak mengganggu keberlangsungan layanan JKN bagi penerima PBI, yakni peserta BPJS Kesehatan kelas 1-3 yang iurannya ditanggung pemerintah.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan adanya selisih arus kas antara penerimaan iuran dan pembayaran manfaat pelayanan kesehatan hingga September 2026.
Prihati mengatakan, BPJS Kesehatan telah mengumpulkan iuran sebesar Rp118 triliun, sementara manfaat pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan mencapai Rp132 triliun.
“Memang sampai bulan ini kami bisa mengumpulkan iuran sebesar Rp118 triliun, sementara manfaat yang kita bayarkan sampai saat ini Rp132 triliun. Jadi, ini ada cash flow gap untuk kita tetap bisa membayar pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di fasilitas kesehatan,” kata Prihati seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/9/2026).
Dengan cairnya Rp10 triliun pertama ini, pemerintah berharap fasilitas kesehatan tetap tenang melayani peserta, dan masyarakat kurang mampu tidak perlu khawatir layanan kesehatannya terhenti.







