Kejar Rp 514 Triliun Tanpa Bebani Rakyat: Ini 3 PR Fiskal yang Harus Dibenahi Pemerintah

Wamanews.id, 16 November 2026 – Hingga akhir Oktober 2026, penerimaan pajak nasional masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBN. Pemerintah masih perlu mengumpulkan ratusan triliun rupiah lagi dalam waktu kurang dari dua bulan agar target tahun ini bisa terpenuhi.
Data yang disampaikan otoritas fiskal menunjukkan, realisasi penerimaan sudah berada di kisaran Rp 1.796 triliun. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 76 persen dari target sebesar Rp 2.357 triliun, sehingga masih terdapat selisih sekitar Rp 514 triliun yang harus dikejar.
Kementerian Keuangan mengakui, mengumpulkan penerimaan sebesar itu hingga akhir tahun bukan pekerjaan ringan. Pemerintah pun mengajak masyarakat untuk tetap taat memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk dukungan terhadap pembiayaan negara.
Di sisi lain, pengamat ekonomi mengingatkan agar upaya mengejar target tidak dilakukan dengan cara yang justru menambah tekanan bagi masyarakat. Pajak memang menjadi tulang punggung pendapatan negara, dengan porsi sekitar 85 persen dari total penerimaan. Kondisi ini juga terjadi di banyak negara lain, di mana pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan.
Menurut pengamat tersebut, ada tiga persoalan mendasar yang perlu dibenahi terlebih dahulu dalam pengelolaan fiskal.
Persoalan pertama berkaitan dengan target penerimaan yang dinilai terlalu tinggi. Target itu disebut ditetapkan untuk menutup kebutuhan belanja yang besar, terutama untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah.
Persoalan kedua berkaitan dengan kualitas belanja negara yang dinilai belum efisien. Struktur pemerintahan yang besar serta belanja jumbo untuk sejumlah program sosial dan pengadaan dinilai perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan hemat.
Persoalan ketiga berkaitan dengan masih adanya kebocoran penerimaan. Aktivitas ekonomi yang tidak tercatat, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, terutama di sektor sumber daya alam, disebut menjadi penyebab utama hilangnya potensi penerimaan negara.
Pengamat menilai, akan terasa kurang adil jika persoalan-persoalan tersebut belum dibenahi, tetapi beban justru ditambah kepada masyarakat melalui pungutan baru.
Sebaliknya, jika kebocoran bisa ditekan, belanja negara dikelola lebih efisien, dan kepatuhan ditingkatkan secara merata, kekurangan penerimaan bisa dikejar dengan cara yang lebih sehat.
Dengan pendekatan tersebut, pajak tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban, melainkan sebagai instrumen untuk membangun keuangan negara yang lebih kuat, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.







