Prabowo Tegas: Stop Bedakan Pasien BPJS dengan Pasien Umum di Rumah Sakit
Wamanews.id, 13 November 2026 – Presiden Prabowo Subianto kasih peringatan keras buat seluruh rumah sakit di Indonesia. Presiden minta tidak ada lagi pembedaan pelayanan antara pasien BPJS Kesehatan dengan pasien umum.
Menurut Presiden, semua pasien yang datang berobat harus dilayani dengan standar yang sama. Tidak boleh ada yang dianaktirikan hanya karena menggunakan BPJS Kesehatan.
Penegasan itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas membahas BPJS Kesehatan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026). Rapat itu dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Mendagri, Mensos, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyoroti soal antrean pasien BPJS yang masih dikeluhkan masyarakat. Presiden minta antrean itu dipangkas supaya pasien tidak lagi menunggu berlama-lama hanya untuk mendapatkan pelayanan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan isi arahan Presiden itu usai rapat. Kata dia, Presiden meminta pelayanan BPJS terus ditingkatkan, baik dari segi kecepatan maupun kualitasnya.
“Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antreannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik,” ujar Budi.
Presiden juga menekankan soal kesetaraan perlakuan. Budi menyampaikan, Presiden meminta semua rumah sakit memastikan tidak ada lagi perbedaan layanan berdasarkan status kepesertaan pasien.
“Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” kata Budi menirukan arahan Presiden.
Tidak hanya memberi instruksi, Presiden juga langsung menyiapkan dukungan anggaran. Pemerintah menyetujui suntikan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun 2026, agar pembayaran ke rumah sakit tidak macet dan pelayanan ke pasien tetap berjalan lancar.
Dengan ketegasan ini, Presiden berharap tidak ada lagi warga yang merasa dipersulit saat berobat pakai BPJS. Semua masyarakat, baik peserta BPJS maupun bukan, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, cepat, dan manusiawi di seluruh rumah sakit di Indonesia.
