DPR Kritik Keras Anggaran Pendidikan 2027: Percuma Bangun Banyak Sekolah Jika Guru Diabaikan
Wamanews.id, 18 Juni 2026 – Rencana alokasi anggaran sektor pendidikan untuk tahun anggaran 2027 menuai sorotan tajam dan kritik pedas dari kalangan parlemen. Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengingatkan pemerintah pusat agar tidak terjebak pada orientasi pembangunan fisik semata tanpa memedulikan pilar utama pendidikan, yakni kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Parlemen menilai, langkah masif mendirikan gedung-gedung sekolah baru di berbagai daerah tidak akan pernah berdampak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia jika tidak dibarengi dengan komitmen nyata dalam menaikkan taraf hidup para guru. Kritik mendasar ini mengemuka setelah Komisi X mencermati postur pagu indikatif anggaran pendidikan tahun 2027 yang diajukan oleh pihak pemerintah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) tetap menjadi faktor penentu paling utama dalam mengukur keberhasilan sistem pendidikan nasional. Pihaknya melihat ada ketimpangan porsi di mana anggaran masih didominasi oleh proyek pengadaan sarana dan prasarana penunjang.
“Pemerintah tidak hanya membangun sarana dan fasilitas, tetapi juga harus memikirkan SDM-nya. Percuma sekolah banyak kita bangun tetapi gurunya tidak ada,” cetus Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026).
Menurut Lalu, pendekatan kebijakan anggaran yang terlalu menitikberatkan pada pembangunan fisik atau infrastruktur beton perlu dievaluasi total. Tantangan riil dunia pendidikan Indonesia saat ini sudah bergeser pada isu pemerataan kualitas tenaga pendidik serta standarisasi mutu layanan pembelajaran, bukan sekadar ketersediaan ruang kelas baru.
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, dalam draf anggaran yang disusun pemerintah, aspek kesejahteraan guru belum mendapatkan porsi perhatian yang layak dan memadai. Padahal, para guru merupakan garda terdepan dalam mencetak generasi emas bangsa yang kompetitif di tingkat global.
“Kesejahteraan guru belum begitu terlihat, peningkatan mutu dan kualitas siswa juga belum terlihat. Ini yang menjadi perhatian serius kami,” tegas Lalu dengan nada diplomatis.
Selain persoalan guru, Komisi X DPR RI juga menemukan adanya kejanggalan dalam distribusi dana internal kementerian. Mereka menyoroti minimnya sokongan finansial terhadap program-program peningkatan mutu kurikulum. Bahkan, terdapat laporan bahwa direktorat yang bertanggung jawab langsung atas pengembangan kurikulum nasional justru belum memperoleh alokasi dana yang mencukupi untuk menjalankan fungsinya secara optimal.
Atas dasar temuan-temuan tersebut, DPR mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformulasi dan revisi total terhadap draf pagu indikatif pendidikan sebelum melangkah ke babak pembahasan lanjutan. Parlemen ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan substansial di lapangan.
Keberhasilan pendidikan, lanjut Lalu, tidak boleh hanya dihitung dari berapa banyak jumlah Gedung sekolah yang berhasil diresmikan, melainkan dari kompetensi guru, mutu proses belajar-mengajar, serta daya saing lulusan yang dihasilkan.
“Kami sudah meminta pemerintah mengoreksi kembali usulan tersebut. Prioritasnya harus jelas, yakni kesejahteraan guru, mutu layanan pendidikan, dan peningkatan kualitas peserta didik,” tandasnya.
Komisi X DPR RI dijadwalkan akan menggelar rapat kerja lanjutan bersama kementerian terkait dalam waktu dekat dengan harapan postur anggaran pendidikan 2027 dapat dirancang lebih berimbang, komprehensif, dan solutif bagi masa depan bangsa.
