Polri Kirim Personel ke Arab Saudi, Kawal Keamanan Jemaah Haji dan Berantas Travel Ilegal!
Wamanews.id, 5 Mei 2026 – Komitmen pemerintah dalam memberikan rasa aman bagi jemaah haji Indonesia kini memasuki level baru yang lebih komprehensif. Sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus diperkuat, bahkan direncanakan hingga mencakup penugasan personel langsung ke Arab Saudi.
Langkah strategis ini dibahas secara mendalam dalam audiensi antara Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Bareskrim Polri pada Kamis (30/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperluas peran Polri dalam memberikan perlindungan maksimal, pendampingan hukum, serta pencegahan praktik haji ilegal di Tanah Suci.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa kompleksitas penanganan kasus haji ilegal saat ini semakin meningkat, terutama yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Kehadiran aparat penegak hukum secara teknis di Arab Saudi dinilai sangat krusial untuk memperlancar komunikasi dengan otoritas setempat.
“Kami memandang perlu adanya penguatan peran Polri secara teknis di Arab Saudi, agar komunikasi dan penanganan kasus berjalan lebih efektif, khususnya dalam melindungi jemaah dari praktik penipuan dan pelanggaran hukum,” tegas Dahnil. Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap WNI yang menghadapi persoalan hukum selama menjalankan ibadah dapat memperoleh pendampingan hukum yang lebih maksimal.
Selain penugasan teknis, pemerintah juga sedang menggodok rencana pelibatan unsur Polri secara lebih formal ke dalam struktur Amirul Hajj pada penyelenggaraan haji mendatang.
Pada musim haji tahun 2026 ini, Wakapolri Dedi Prasetyo dijadwalkan akan turut serta mendampingi Amirul Hajj Indonesia di Arab Saudi. Kehadiran jenderal bintang tiga tersebut menegaskan bahwa fokus utama Polri saat ini adalah menjamin aspek keamanan serta keselamatan seluruh jemaah selama proses ibadah berlangsung.
Dedi Prasetyo menyatakan kesiapan penuh institusinya untuk mendukung program pemerintah, termasuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan otoritas keamanan Arab Saudi. Fokus kerja sama ini mencakup upaya pencegahan dini hingga penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan jemaah asal Indonesia.
Tidak hanya di Arab Saudi, penguatan pengawasan juga terus digalakkan di dalam negeri melalui Satgas Penanganan Haji dan Umrah Ilegal. Satgas ini bertugas menekan praktik penyelenggaraan haji yang tidak sesuai prosedur, guna meminimalisir adanya korban penipuan oleh oknum travel yang tidak bertanggung jawab.
Kehadiran personel Polri di pusat pelaksanaan ibadah haji diharapkan menjadi solusi efektif atas berbagai permasalahan yang kerap muncul setiap tahunnya. Dengan perlindungan yang mencakup aspek administratif hingga keamanan fisik, jemaah haji Indonesia diharapkan dapat menjalankan ibadah secara lebih khusyuk tanpa rasa khawatir.
