Miris! Program Makan Gratis Dinilai Gagal, Netizen: Anak ke Sekolah untuk Pintar Bukan untuk Diracun
Wamanews.id, 18 September 2025 – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan gizi anak sekolah, kini justru menuai kritik tajam dan keprihatinan.
Kasus keracunan massal yang menimpa 157 siswa di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada Rabu (17/9/2025) menjadi bukti bahwa program ini masih memiliki masalah mendasar yang serius. Insiden ini memicu respons keras dari berbagai pihak, terutama di media sosial, yang menuntut adanya evaluasi total.
Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, mengungkapkan rasa mirisnya terhadap kejadian berulang ini. Ia menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas nasib para siswa yang harus terkapar di rumah sakit akibat makanan yang seharusnya menyehatkan. “Orang tua mana yang ga sedih lihat anaknya seperti ini.
Mereka ke sekolah untuk pintar bukan untuk diracun,” kata Chusnul, menyuarakan perasaan ribuan orang tua yang kini merasa khawatir. Ia juga menyoroti bahwa kasus keracunan massal siswa akibat MBG terus berulang dan jumlahnya semakin meningkat, namun tidak ada tindakan tegas dari pemerintah.
Tudingan Chusnul ini diamini oleh banyak warganet. Akun @Azri_Ardhani, misalnya, secara sarkas mengubah nama program menjadi “makan beracun gratis” dan mengusulkan solusi konkret. “Gue sangat prihatin terus menerus lihat anak sekolah buat percobaan makanan beracun,” tulisnya. Ia mengusulkan agar program MBG dihentikan dan diganti dengan “Kartu Uang Makan Bergizi Gratis” atau KUMBG, dengan dana harian Rp 15-25 ribu per siswa, yang menurutnya lebih aman dan tertib.
Kritik lain juga datang dari akun Seff Edor (@saferiusedor) yang menilai bahwa program MBG, meskipun niatnya bagus, rentan menjadi alat untuk “bancakan” atau korupsi. Warganet ini menyarankan agar uangnya diberikan langsung kepada orang tua siswa. Akun Beny Jo (@jo_beny99213) bahkan secara satir menyarankan agar makanan MBG diberikan kepada koruptor dan anggota dewan, karena jika mereka yang keracunan, itu tidak akan menjadi masalah.
Kritik-kritik ini mencerminkan bahwa publik tidak hanya prihatin, tetapi juga melihat adanya kelemahan struktural dalam pelaksanaan program MBG. Salah satu dugaan kelemahan itu adalah ketergantungan pada satu penyedia makanan yang harus mencakup hingga 4.000 paket, yang membuatnya sulit untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan. Warganet mengusulkan agar proses pengolahan makanan melibatkan banyak pihak sehingga kontrol kualitas bisa lebih ketat.
Di sisi lain, pemerintah daerah telah mengambil langkah cepat. Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, menyatakan keprihatinan dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari rantai distribusi hingga prosedur penyajian makanan. Polres Banggai Kepulauan juga telah memulai penyidikan, mengambil sampel makanan untuk diuji di BPOM. Meskipun respons ini disambut baik, tuntutan publik tetap kuat: jangan biarkan insiden serupa terulang.
