Wamanews.id, 8 September 2025 – Kebakaran yang melalap Gedung DPRD Sulawesi Selatan tidak hanya meninggalkan puing dan abu, tetapi juga memunculkan tantangan besar, yaitu soal pendanaan untuk rekonstruksi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel telah bergerak cepat dengan mengajukan usulan anggaran perbaikan kepada pemerintah pusat. Sementara itu, untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, DPRD telah mendapatkan kantor sementara.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, mengonfirmasi bahwa kantor sementara yang akan digunakan adalah Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) di Kompleks Perkantoran Dinas Prasarana Umum (PU) Sulsel. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran, mengingat kondisi fiskal yang menipis. Penggunaan gedung dinas milik pemprov dinilai lebih bijak daripada harus menyewa hotel yang bisa memicu sorotan publik.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, sebelumnya telah mengambil langkah krusial terkait pembangunan kembali gedung yang terbakar. Ia telah mengajukan usulan anggaran perbaikan maupun renovasi ke pemerintah pusat melalui surat resmi.
Angka yang diajukan pun tidak main-main. “Kita sudah mengajukan surat, sudah ada standar form dikasih dari kementerian. Untuk, anggarannya kita ajukan sudah dihitung, itu sekitar Rp233 miliar dari provinsi ke pemerintah pusat,” ujar Gubernur Andi Sudirman.
Usulan pengajuan anggaran sebesar Rp233 miliar untuk perbaikan Kantor DPRD Sulsel ini telah diisi sesuai formulir dari Kementerian Prasarana Umum dan sudah dikirim untuk ditindaklanjuti. Besaran anggaran ini menunjukkan betapa parahnya kerusakan yang terjadi, yang membutuhkan dana besar untuk dipulihkan.
Sebagai perbandingan, kerugian akibat terbakarnya Kantor DPRD Kota Makassar ditaksir mencapai Rp253,4 miliar. Jika digabungkan, total kerugian diperkirakan akan menghampiri angka Rp500 miliar, menunjukkan skala bencana yang dihadapi.
Meskipun dihadapkan pada tantangan finansial yang besar, para anggota dewan tetap berkomitmen untuk bekerja. Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud, menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menunda agenda kedewanan.
Rapat paripurna perdana pasca-insiden bahkan dijadwalkan pada hari Senin (8/9/2025) di kantor sementara. “Kami tidak ingin membuang-buang waktu, karena program Pemprov harus jalan dan ini kepentingan rakyat wajib dikedepankan,” katanya.
Keputusan untuk menempati kantor sementara di gedung BMBK, serta pengajuan anggaran renovasi ke pemerintah pusat, mencerminkan dua hal: pertama, komitmen Pemprov dan DPRD Sulsel untuk menjaga stabilitas dan pelayanan publik, dan kedua, pengakuan bahwa pemulihan pasca-tragedi ini membutuhkan dukungan yang solid dari pemerintah pusat, mengingat besarnya kerugian yang harus ditanggung.
