Viral Motor Berlogo Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana Bantah Hoaks 70 Ribu Unit!

Wamanews.id, 8 April 2026 – Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan beredarnya sebuah rekaman video yang menampilkan deretan sepeda motor identik dengan logo Badan Gizi Nasional (BGN). Unggahan tersebut sontak memicu beragam spekulasi dari netizen, mulai dari besaran anggaran hingga peruntukan kendaraan-kendaraan tersebut dalam struktur pemerintahan yang baru.
Menanggapi keriuhan digital tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, akhirnya buka suara. Dalam keterangan resminya, ia memberikan klarifikasi mendalam untuk meluruskan informasi yang dianggap simpang siur, terutama mengenai jumlah unit yang dipesan serta tujuan utama pengadaannya.
Dadan menegaskan bahwa keberadaan unit sepeda motor tersebut bukanlah tanpa alasan. Pengadaan kendaraan roda dua ini merupakan bagian integral dari rencana anggaran tahun 2025 yang telah disusun untuk mendukung kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh pelosok Indonesia.
Secara spesifik, motor-motor tersebut akan dialokasikan sebagai kendaraan operasional bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mengingat Program MBG merupakan salah satu prioritas nasional, mobilitas tim di lapangan menjadi kunci utama dalam memastikan distribusi dan pemenuhan gizi tepat sasaran.
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG dalam pelaksanaan program tersebut di lapangan,” jelas Dadan saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan Dadan adalah klaim yang menyebutkan jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit. Ia membantah keras angka tersebut dan melabelinya sebagai informasi yang tidak benar atau hoaks yang dapat menyesatkan opini publik.
Dadan membeberkan data realisasi yang sesungguhnya. Menurutnya, pemerintah berkomitmen pada efisiensi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dengan memilih motor listrik sebagai moda transportasi operasional.
“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik adalah sebanyak 21.801 unit dari total 25.000 unit yang kami pesan di tahun anggaran 2025,” beber Dadan secara terperinci.
Langkah penggunaan motor listrik ini juga sejalan dengan instruksi presiden terkait percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di lingkungan instansi pemerintah guna menekan emisi karbon.
Detail Pengadaan Motor Badan Gizi Nasional 2026
| Kategori Informasi | Fakta Hasil Klarifikasi |
| Status Pengadaan | Masuk Anggaran Tahun 2025 |
| Jenis Kendaraan | Motor Listrik (Ramah Lingkungan) |
| Jumlah Pesanan | 25.000 Unit |
| Realisasi Saat Ini | 21.801 Unit |
| Peruntukan | Operasional Kepala Satuan Pelayanan (SPPG) |
| Status Distribusi | Menunggu Pencatatan BMN |
Meski unit kendaraan sudah mulai terlihat oleh publik, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa hingga saat ini motor-motor berlogo BGN tersebut belum didistribusikan ke daerah-daerah. Ada prosedur ketat yang harus dilewati sebelum kendaraan tersebut resmi digunakan oleh para pegawai di lapangan.
Karena pengadaannya menggunakan uang negara, setiap unit harus melewati proses administrasi untuk dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN). Hal ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan pengawasan aset di masa mendatang.
“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum nantinya didistribusikan kepada pihak-pihak terkait,” tambahnya.
Menutup penjelasannya, Kepala BGN berharap agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh potongan video atau informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Pengadaan aset ini diklaim murni untuk menunjang kerja-kerja kemanusiaan dalam memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia melalui Program MBG.
“Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia. Kami ingin memastikan setiap Satuan Pelayanan memiliki sarana yang memadai untuk menjangkau masyarakat,” pungkas Dadan.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan spekulasi liar di media sosial dapat mereda, dan fokus publik kembali pada efektivitas pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional yang sedang digalakkan.







