DPR Dihadapkan Petisi 17+8: Dari Tunjangan Anggota hingga Reformasi Institusi
Wamanews.id, 4 September 2025 – Gelombang demonstrasi besar dalam sepekan terakhir telah menghasilkan sebuah petisi yang komprehensif. Koalisi sipil merumuskan 17+8 tuntutan yang kini menjadi sorotan utama, menempatkan DPR RI dalam posisi yang harus merespons secara serius.
Petisi ini bukan sekadar protes biasa, melainkan agenda reformasi yang terstruktur dengan tenggat waktu yang jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Tuntutan rakyat yang terangkum dalam petisi “17+8” ini menunjukkan betapa luasnya kekecewaan publik. Petisi ini mencakup isu-isu yang sangat beragam, mulai dari isu internal DPR, reformasi di institusi penegak hukum, hingga kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.
Koalisi sipil yang merumuskan tuntutan ini menuntut 17 poin segera dipenuhi dalam waktu sepekan, hingga 5 September. Sementara 8 tuntutan sisanya, yang bersifat jangka panjang, harus diselesaikan dalam setahun, hingga 31 Agustus 2026.
17 Tuntutan Jangka Pendek:
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran.
- Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan semua korban aksi 25-31 Agustus.
- Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR.
- Publikasikan transparansi anggaran.
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah.
- Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.
- Libatkan kader partai dalam dialog bersama publik.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
- Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo.
- Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif.
- TNI segera kembali ke barak.
- TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal.
- Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Pastikan upah layak untuk buruh.
- Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing.
8 Tuntutan Jangka Panjang:
- Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.
- Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan.
- Reformasi sektor perpajakan dengan adil.
- Sahkan RUU Perampasan Aset.
- Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
- TNI kembali ke barak.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain.
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, seperti UU Ciptaker dan tata kelola Danantara.
Terlepas dari alasan tersebut, petisi 17+8 kini menjadi sorotan. Dokumen ini menjadi semacam manifesto reformasi dari masyarakat, dan bagaimana DPR meresponsnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi lembaga legislatif ini dalam membangun kembali kepercayaan publik yang telah lama terkikis.
