P2G Protes Keras: Anggaran Pendidikan Disebut ‘Dirampok’ Demi Gaji Pegawai Badan Gizi

Wamanews.id, 22 Januari 2026 – Rencana pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengangkat puluhan ribu pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai kritik tajam. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) secara terbuka melayangkan protes keras terkait besaran gaji dan sumber pendanaan yang digunakan untuk menggaji para pegawai baru tersebut.

P2G menilai, pengangkatan massal ini berpotensi “merampok” jatah anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di Indonesia. Sorotan ini muncul seiring dengan kontrasnya nasib guru honorer yang justru mendapatkan upah jauh di bawah standar layak.

Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, mengungkapkan kegelisahannya terkait arah kebijakan anggaran tahun 2026. Menurutnya, penggunaan dana pendidikan untuk membiayai pegawai di luar sektor guru adalah sebuah kesalahan fatal dalam fungsi anggaran.

“Kalau guru dibilang iri sama gaji pegawai SPPG, gimana kalau saya sebut pegawai SPPG yang diangkat jadi PPPK merampok anggaran pendidikan? Guru hanya menuntut apa yang menjadi mandatnya,” tegas Iman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2026).

Iman menegaskan bahwa protes ini bukanlah soal kecemburuan sosial semata, melainkan kritik terhadap prioritas pemerintah. Ia memperingatkan bahwa jika anggaran pendidikan terus digerogoti untuk program di luar pengajaran, maka kualitas pendidikan nasional di masa depan menjadi taruhannya.

Kekhawatiran P2G bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp335 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp223 triliun atau sekitar 66 hingga 70 persen diambil dari total anggaran pendidikan nasional yang berjumlah Rp769,1 triliun.

Pengalihan dana yang sangat besar ini dianggap tidak adil mengingat peran guru sebagai garda terdepan pendidikan masih sering diabaikan. “Padahal kalau kualitas pendidikan hancur, anak-anak kita juga yang kena dampaknya, termasuk orang-orang yang bekerja di bawah BGN nanti,” lanjut Iman.

P2G membandingkan kemudahan pegawai SPPG mendapatkan status ASN dengan perjuangan berdarah-darah para guru honorer. Salah satu contoh yang paling menyayat hati adalah beredarnya SK PPPK Paruh Waktu di Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang mencantumkan nominal gaji hanya Rp139.000 per bulan.

Nominal tersebut dinilai menghina profesi guru karena hanya setara dengan harga 10 kilogram beras premium. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pegawai SPPG, ahli gizi, dan akuntan di bawah BGN yang disebut akan langsung menikmati standar gaji layak sebagai PPPK tanpa harus melakukan aksi protes berkepanjangan di DPR.

Sebagai gambaran, berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2024, berikut adalah rincian gaji pokok PPPK yang akan dinikmati oleh pegawai BGN per 1 Februari 2026 (belum termasuk tunjangan):

Catatan: Gaji di atas merupakan gaji pokok yang telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, tetap pada rencananya untuk meresmikan status 32.000 pegawai tersebut pada 1 Februari mendatang. Ia memastikan bahwa mereka yang diangkat adalah tenaga inti yang terdiri dari kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang telah teruji kapasitasnya.

Pernyataan ini justru memicu kekecewaan lebih dalam di kalangan guru. 

P2G menilai pemerintah tampak begitu cekatan dalam memfasilitasi pegawai baru di sektor gizi, namun terlihat sangat lamban dan penuh kendala saat berhadapan dengan tuntutan kesejahteraan guru honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.

“Melihat pegawai SPPG yang dapurnya tiba-tiba ada, pegawainya jadi ASN PPPK dengan gaji layak tanpa harus menangis di DPR dan mendengar janji Presiden tiap pidato hari guru. Membagongkan,” tutup Iman dengan nada satir.