Pajak Rakyat dan Janji Negara: Adian Napitupulu Bicara Soal Kontrak Sosial
Wamanews.id, 14 September 2025 – Di tengah perdebatan sengit tentang hak dan kewajiban warga negara, Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, memberikan sebuah pemahaman yang lugas mengenai kontrak sosial antara rakyat dan negara.
Ia menolak keras stigma yang sering dilekatkan pada rakyat yang menuntut hak-haknya, dengan menegaskan bahwa tuntutan tersebut adalah bagian dari sebuah kesepakatan yang telah lama ada: rakyat membayar pajak, dan negara harus memberikan pelayanan.
Adian Napitupulu, yang dikenal vokal, menyatakan bahwa rakyat bukanlah peminta-minta. Dalam setiap aktivitas ekonomi yang mereka lakukan, baik itu membeli rokok, beras, sepatu, maupun pakaian, terdapat pajak yang dipungut. Jumlah total pajak ini, kata Adian, merupakan kontribusi terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Bayar apapun, selalu ada pajaknya. Seluruh pajak itu masuk ke negara,” sebut Adian dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025). Berdasarkan logika ini, ia menilai sangat keliru jika ada pihak yang menganggap rakyat sebagai pengemis saat mereka meminta pelayanan publik.
“Mereka cuma minta, balikin dong apa yang sudah kami berikan kepada kalian,” jelasnya, menyoroti bahwa permintaan rakyat adalah pengembalian dari apa yang telah mereka berikan kepada negara. Adian juga memperluas konsep ini ke hak dasar lainnya, yaitu rasa aman.
Ia menegaskan bahwa keamanan adalah hak mutlak setiap warga negara, dan pajak yang mereka bayarkan itulah yang digunakan untuk membiayai infrastruktur keamanan, melatih aparat, dan menanggung biaya operasional penegakan hukum. Oleh karena itu, rakyat berhak menuntut rasa aman 24 jam di mana pun mereka berada, tanpa merasa menjadi beban bagi negara.
Politisi PDI Perjuangan ini mengaku bahwa ia selalu menyampaikan pesan ini dari satu desa ke desa lainnya, tujuannya adalah untuk mengedukasi rakyat tentang hak dan kedaulatan mereka.
Meskipun ia menyadari bahwa pandangannya mungkin tidak sama dengan semua anggota DPR, ia merasa penting untuk terus menyuarakan pesan ini. Menurutnya, rakyatlah yang sesungguhnya berdaulat, dan kontribusi pajak mereka adalah bukti kedaulatan itu.
Pernyataan Adian ini memiliki bobot yang signifikan di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah dan DPR. Alih-alih membela institusinya, ia memilih untuk membela rakyat, menantang narasi yang sering digunakan untuk membungkam kritik.
Pesannya adalah pengingat penting bagi para politisi dan pejabat publik, bahwa kursi kekuasaan yang mereka tempati adalah amanah yang dibiayai oleh rakyat, dan satu-satunya cara untuk membalasnya adalah dengan memberikan pelayanan terbaik.
Dengan adanya pernyataan ini, Adian Napitupulu seakan ingin memperjelas kembali bahwa hubungan antara rakyat dan negara harus didasarkan pada prinsip keadilan dan timbal balik, bukan dominasi dan pengemis.
