MBG Jadi ‘Masalah Dapur Nasional’, Cholil Nafis Desak Prabowo Tinjau Ulang Implementasi Daerah
Wamanews.id, 2 Oktober 2025 – Kegaduhan yang ditimbulkan oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas setelah munculnya video viral yang menunjukkan praktik pencucian peralatan makan yang sangat tidak higienis di dapur penyedia di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kejadian ini memperkuat kekhawatiran berbagai pihak, termasuk ulama, bahwa program dengan niat mulia ini menghadapi masalah implementasi yang serius.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, Muhammad Cholil Nafis, sebelumnya telah menyoroti bahwa program MBG berpotensi menjadi “masalah dapur nasional“. Melalui akun X-nya @cholilnafis pada Rabu (1/10/2025), Cholil Nafis mengakui niat baik program untuk memperbaiki gizi anak Indonesia, namun ia menyayangkan realitas implementasinya.
Insiden di Cipatat, di mana nampan makanan anak-anak hanya disabuni seadanya lalu dilempar ke dalam wadah berisi air kotor, adalah bukti konkret dari masalah sistemik yang diulas Cholil. Praktik ini secara langsung mengancam kesehatan penerima manfaat.
Sebelumnya, Cholil Nafis telah mencatat berbagai persoalan lain, mulai dari dugaan penyimpangan dana, kasus keracunan makanan yang berulang, hingga pertanyaan mendasar mengenai standar gizi yang diterapkan.
Kegagalan higienis, seperti yang disoroti tajam oleh pegiat medsos Chusnul Chotimah yang mempertanyakan lemahnya pengawasan izin dapur, menunjukkan bahwa masalah MBG jauh lebih luas dari sekadar persoalan logistik, melainkan mencakup integritas operasional dan akuntabilitas pengawasan. “Apa dari awal nggak dicek tempat cucinya sebelum dikasih izin?” tanya Chusnul, menyiratkan adanya kelalaian mendasar dari pihak otoritas.
Menyikapi serangkaian masalah ini, KH Muhammad Cholil Nafis menyampaikan masukan konstruktif langsung kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Cholil Nafis berpendapat bahwa MBG tidak dapat diterapkan dengan pendekatan yang seragam di seluruh Indonesia karena perbedaan kapasitas, infrastruktur, dan kesiapan daerah.
“Usul Pak Prabowo agar diawasi ketat dan dipilah antar daerah,” tandasnya. Saran ini menekankan perlunya pengawasan yang jauh lebih ketat oleh otoritas pusat dan daerah, serta pemetaan (tailoring) implementasi program agar sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing wilayah.
Di daerah dengan infrastruktur sanitasi yang minim atau kurangnya penyedia makanan yang kredibel, model implementasi harus dipertimbangkan ulang untuk mencegah risiko keracunan dan masalah kebersihan.
Kegaduhan yang berulang ini menuntut respons cepat dari administrasi Presiden Prabowo Subianto. Saran dari MUI dan kritik dari publik menunjukkan bahwa tanpa audit mendalam dan penyesuaian model implementasi yang memerhatikan kondisi regional, program MBG berisiko terus melahirkan masalah baru, alih-alih meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.
