Kritik Pedas Pengamat Ekonomi: Rakyat Dicekik Pajak Tinggi, Elit BUMN Malah Asyik Berpesta
Wamanews.id, 15 Januari 2026 – Kebijakan fiskal pemerintah di awal tahun 2026 ini terus menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Kali ini, kritik keras datang dari Pengamat Ekonomi dan Geopolitik, Hadi Saputra, yang menyoroti beban pajak yang kian memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil bagi rakyat kecil.
Hadi Saputra menilai, saat ini ada ketimpangan yang sangat nyata antara tuntutan kontribusi rakyat terhadap negara melalui pajak dengan kesejahteraan yang dirasakan kembali oleh masyarakat. Melalui unggahan di akun X pribadinya pada Rabu (14/1/2026), Hadi melontarkan kalimat satir yang menyebut masyarakat kini “dipaksa” memikul beban negara dengan cara yang tidak proporsional.
Salah satu poin utama yang disoroti Hadi adalah istilah “Pahlawan Devisa”. Jika biasanya gelar ini disematkan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menyumbang devisa dari luar negeri, Hadi menilai kini rakyat yang tinggal di dalam negeri pun mengalami nasib serupa, namun dengan cara yang berbeda: melalui pungutan pajak yang ekstensif.
“Kita dipaksa menjadi pahlawan devisa di tanah sendiri lewat pajak yang mencekik,” tulis Hadi dalam unggahannya yang kemudian viral dan memicu diskusi luas di jagad maya.
Menurutnya, pemerintah seolah-olah menjadikan rakyat sebagai sumber utama untuk menambal lubang-lubang anggaran nasional. Namun, peningkatan beban pajak ini tidak dibarengi dengan peningkatan daya beli atau perbaikan layanan publik yang signifikan di tingkat akar rumput.
Kritik Hadi Saputra tidak berhenti pada urusan pajak. Ia juga menyoroti gaya hidup dan performa para elit yang menduduki posisi strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di mata Hadi, ada kontradiksi moral ketika rakyat diminta untuk terus berhemat dan taat pajak, sementara perusahaan-perusahaan plat merah dan para petingginya justru terlihat hidup dalam kemewahan.
Ia menyebut bahwa banyak perusahaan negara yang seolah-olah kehilangan rasa empati terhadap kondisi ekonomi rakyat. “Sementara perusahaan plat merah asyik berpesta di atas tumpukan modal rakyat tanpa rasa malu,” tegas Hadi.
Pernyataan ini merujuk pada besarnya suntikan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) yang seringkali berasal dari pajak rakyat, namun hasil dan efisiensinya sering kali dipertanyakan. Bagi Hadi, ketimpangan antara gaya hidup elit birokrasi dan realitas hidup masyarakat bawah adalah “luka” dalam keadilan sosial di Indonesia.
Lebih jauh, Hadi Saputra mempertanyakan filosofi di balik penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini. Ia mewanti-wanti bahwa jika kebijakan perpajakan terus-menerus menekan daya beli masyarakat tanpa adanya kontrol terhadap pemborosan di tingkat elit, maka fungsi pajak sebagai instrumen redistribusi kekayaan akan bergeser menjadi sesuatu yang menakutkan.
Hadi secara retoris menanyakan apakah struktur ekonomi saat ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. “Apakah ini bentuk keadilan sosial atau sekadar skema pemerasan legal yang dibungkus rapi dalam angka-angka APBN?” pungkasnya.
Istilah “pemerasan legal” yang digunakan Hadi merujuk pada kebijakan di mana rakyat tidak memiliki pilihan selain patuh, namun mereka tidak melihat ke mana uang tersebut mengalir secara transparan, terutama ketika berita mengenai korupsi atau inefisiensi di lembaga negara masih sering terdengar.
Pandangan Hadi Saputra ini mencerminkan keresahan sebagian besar masyarakat kelas menengah yang merasa paling terdampak oleh kebijakan pajak. Di tahun 2026 ini, tantangan ekonomi global dan geopolitik memang memaksa setiap negara untuk memperkuat kemandirian fiskal. Namun, Hadi mengingatkan bahwa kemandirian tersebut jangan sampai mengorbankan kesejahteraan rakyat demi menjaga “pesta” di lingkaran elit.
Masyarakat kini berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi yang lebih radikal di BUMN dan meninjau kembali kebijakan pajak agar lebih berkeadilan. Tanpa adanya transparansi dan rasa keadilan, narasi mengenai “pajak untuk pembangunan” akan terus dipandang sebagai beban ketimbang kontribusi bagi kemajuan bangsa.
