Jalan Provinsi di Wajo Masuk Program Rp1 Triliun Pemprov Sulsel
Wamanews.id, 8 Desember – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memulai program preservasi jalan melalui Multiyears Project (MYP) 2025–2027 dengan total anggaran hampir Rp1 triliun untuk menangani sekitar 500 kilometer ruas jalan provinsi, termasuk jalur strategis di Kabupaten Wajo.
Program ini ditandai dengan penandatanganan kontrak Paket IV dan Paket V, Jumat (5/12/2025), di Kantor Gubernur Sulsel. Paket IV bernilai Rp615,6 miliar untuk penanganan sepanjang 286,80 km di Barru, Soppeng, Wajo, dan Bone. Sementara Paket V senilai Rp383,5 miliar untuk 218,75 km ruas jalan di Bone, Barru, Soppeng, dan Pangkep.
Kepala Bidang Jalan DBMBK Sulsel, Irawan, menyebut bahwa proyek ini merupakan prioritas Gubernur Sulsel.
Ia menegaskan wilayah tengah Sulsel seperti Soppeng, Wajo dan Bone akan menjadi fokus utama pembangunan jalan karena banyak ruas yang membutuhkan perbaikan segera.
“Kita telah melaksanakan penandatanganan kontrak untuk paket 4 dan paket 5 preservasi jalan yang merupakan prioritas Bapak Gubernur, Harapannya setelah berkontrak hari ini, kita langsung bisa mulai bekerja sesuai dengan permintaan masyarakat karena banyak ruas yang membutuhkan penanganan,” katanya.
Lebih lanjut, Irawan mengatakan bahwa sejumlah ruas di Wajo, termasuk jalur Pekkae menuju Wajo serta Impa-Impa menuju Sidrap, masuk dalam daftar prioritas.
“Contoh misalnya ruas Pekkae menuju Wajo yang merupakan urat nadi jalan poros, jalan provinsi. Ini kan banyak kondisi-kondisi yang rusak di situ. Nah inilah mungkin salah satu ruas yang kita tangani,” jelasnya.
Sementara itu, Perwakilan kontraktor pelaksana, Bambang Asmoro, memastikan pihaknya siap mempercepat pekerjaan, seperti mobilisasi tenaga kerja.
“Kami akan mempersiapkan untuk memenuhi apa yang menjadi target bisa kita penuhi. Kesiapan kami untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan kegiatan ini adalah memobilisasi tenaga-tenaga pekerja termasuk peralatan, material,” ujar Bambang.
Pemprov Sulsel berharap perbaikan jalan provinsi ini mampu memperlancar akses masyarakat, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Wajo dan sekitarnya.
