3 Guru Sekolah Rakyat di Wajo Undur Diri
Wamanews.id, 5 Agustus 2025 – Kabar mengejutkan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Wajo. Sebanyak tiga orang guru di Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri ini dipicu oleh alasan yang cukup klasik, yaitu jarak yang jauh dari kampung halaman dan tidak adanya izin dari orang tua.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 19, Asri, mengonfirmasi kabar ini Senin (4/8/2025). “Betul, ada tiga guru mundur. Alasannya lokasi jauh dari domisili, dan tidak ada izin dari orang tua,” kata Asri.
Ketiga guru yang mengundurkan diri tersebut mengajar mata pelajaran Bimbingan Konseling (BK), Ekonomi, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kekosongan ini tentu menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi. Menanggapi situasi tersebut, Asri mengaku telah mengajukan permohonan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera menunjuk guru pengganti.
Menanggapi pengunduran diri para guru ini, Bupati Wajo, Andi Rosman, menyampaikan dugaan bahwa para guru tersebut berdomisili di luar Kabupaten Wajo. Ia menduga ketidaksiapan untuk meninggalkan kampung halaman menjadi faktor utama di balik keputusan mereka.
“Yang mengundurkan diri semua guru yang domisili di luar Kabupaten Wajo, alasan tidak siap mungkin tinggalkan kampungnya,” ujar Rosman.
Bupati Wajo juga menekankan bahwa proses penunjukan guru pengganti bukan merupakan wewenang dari pihak sekolah maupun pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi adalah program yang direkrut dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemensos.
“Untuk pengganti definitif, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan. Perekrutan guru terbuka secara nasional oleh pemerintah pusat,” tegasnya. Hal ini berarti, pihak sekolah dan Pemkab Wajo harus menunggu keputusan dan tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Pengunduran diri ini menjadi cerminan dari tantangan dalam distribusi tenaga pendidik di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Keterbatasan sumber daya manusia yang mau ditempatkan jauh dari domisili menjadi isu yang terus berulang.
Situasi ini menempatkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 dalam posisi sulit. Meskipun kepala sekolah sudah mengajukan permohonan, proses birokrasi di tingkat pusat sering kali membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selama menunggu, kegiatan belajar-mengajar di sekolah tersebut berisiko terganggu, terutama untuk mata pelajaran yang kini kosong.
Diharapkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dapat merespons permohonan ini dengan cepat. Kehadiran guru pengganti yang definitif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo dapat terus berjalan tanpa hambatan, demi masa depan anak-anak di daerah tersebut.
