Tuntutan Rakyat: DPR Respons Gaji dan Fasilitas, Mahasiswa Tagih Janji Tim Investigasi
Wamanews.id, 9 September 2025 – Dalam sebuah langkah yang menunjukkan dinamika komunikasi antara pemerintah dan publik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merespons sebagian dari tuntutan masyarakat. Namun, langkah ini ternyata belum cukup untuk meredam kekecewaan publik.
Hari ini, Selasa (9/9/2025), ratusan mahasiswa dan aktivis kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPR, menuntut pemenuhan poin-poin yang lebih krusial, terutama yang terkait dengan keadilan dan reformasi institusi.
Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa DPR telah serius menanggapi aspirasi rakyat dengan memangkas sejumlah fasilitas. “Mulai tanggal 31 Agustus 2025, DPR RI menyepakati untuk menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DIR RI,” ujar Dasco. Selain itu, kunjungan kerja ke luar negeri juga dihentikan sementara sejak 1 September 2025, dan fasilitas lain seperti biaya langganan, listrik, dan transportasi turut dievaluasi untuk dipangkas.
Sufmi Dasco menegaskan, langkah ini adalah komitmen nyata DPR untuk mendengarkan suara rakyat dan menunjukkan keseriusan dalam berbenah. Ia juga menyatakan bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya secara otomatis akan kehilangan hak-hak keuangannya, sebagai bagian dari penegasan agar tidak ada privilege yang tidak semestinya.
Namun, di mata para mahasiswa, respons DPR tersebut baru menyentuh permukaan dari puluhan tuntutan yang diajukan. Aliansi BEM SI Kerakyatan dan organisasi mahasiswa lainnya kembali berdemonstrasi untuk menagih janji yang lebih besar.
Mereka membawa spanduk dengan tulisan “Penuhi tuntutan rakyat! Bukan penjarakan rakyat yang menuntut!” yang menyuarakan kekecewaan mereka.
Aktivis Ferry Irwandi, melalui media sosialnya, juga menyatakan bahwa tanggapan DPR masih jauh dari kata cukup. Ia menyebut, masih banyak poin penting yang belum terjawab.
“Masih banyak yang belum terjawab, soal tim investigasi independen, nasib teman-teman yang masih ditahan, penarikan TNI dari pengamanan sipil, reform institusi Polri dan beberapa poin lain,” tegasnya. Ferry menekankan pentingnya pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kekerasan terhadap massa aksi dan tragedi tewasnya Affan Kurniawan.
Para mahasiswa menuntut tidak hanya penghematan biaya, tetapi juga keadilan. Tuntutan untuk mengusut tuntas kekerasan aparat, membebaskan demonstran yang ditahan, dan mereformasi institusi kepolisian dan TNI adalah inti dari perjuangan mereka.
Mereka merasa bahwa DPR memang sudah merespons, namun hanya pada tuntutan yang menyangkut internal DPR saja. Sementara itu, tuntutan yang menyentuh institusi lain dan membutuhkan respons dari pemerintah secara keseluruhan masih belum ada kejelasan.
Aksi mahasiswa hari ini menunjukkan bahwa mereka akan terus mengawal janji-janji pemerintah. Mereka tidak akan puas dengan respons yang terpecah-pecah dan berharap semua tuntutan, mulai dari isu tunjangan hingga reformasi menyeluruh, mendapat perhatian yang serius dan tindakan nyata dari seluruh pihak terkait.
