RUU Adminduk Jadikan NIK Identitas Tunggal, Hapus Kewajiban Fotokopi Dokumen

Wamanews.id, 17 November 2026 – Kebiasaan meminta fotokopi KTP saat mengurus layanan publik bakal segera ditinggalkan. Melalui Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk), pemerintah dan DPR menyiapkan aturan baru yang melarang penyelenggara layanan meminta fotokopi maupun tangkapan layar dokumen kependudukan.
Aturan itu disampaikan Ketua Panja RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, dalam rapat tingkat I bersama pemerintah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Rapat tersebut menjadi awal pembahasan revisi UU Adminduk yang dinilai sudah tidak lagi optimal mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan publik.
Poin paling menonjol dalam RUU ini adalah penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number (SIN) untuk seluruh pelayanan publik. Artinya, satu nomor akan menjadi kunci untuk mengakses berbagai layanan, tanpa lagi harus menghafal dan membawa banyak nomor identitas yang berbeda.
“Revisi ini menjadikan NIK sebagai basis SIN, Single Identity Number, untuk seluruh pelayanan publik. Contohnya, sudah ada NIK 16 digit menggantikan NPWP orang pribadi. Nomor SIM kini sama dengan NIK,” ujar Aria Bima.
Menurut Aria Bima, kondisi saat ini masih jauh dari ideal. Masyarakat memegang berbagai nomor identitas, mulai dari NIK, paspor, kartu keluarga, SIM, hingga BPKB. Data yang terpisah-pisah itu dinilai memicu duplikasi, ketidaksinkronan, dan membuat pelayanan menjadi lambat serta berbelit-belit.
Sebagai pengganti fotokopi, RUU Adminduk mewajibkan penyelenggara layanan menyediakan alat baca digital untuk verifikasi identitas. Dengan cara ini, identitas warga dapat diverifikasi langsung dari sistem, tanpa harus menyerahkan salinan dokumen yang rawan disalahgunakan dan beredar tanpa kontrol.
“Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil,” tegas Aria Bima.
Selain larangan fotokopi, RUU ini juga mengatur 12 pokok pengaturan utama. Di antaranya stelsel aktif, integrasi NIK melalui interoperabilitas berbasis SIAK, pemanfaatan data terintegrasi termasuk KTP elektronik atau IKD, perlindungan data, hingga sanksi administratif bagi penyelenggara yang melanggar kewajiban integrasi data.
Prinsip stelsel aktif menjadi perubahan penting lainnya. Pemerintah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang mengurus dokumen, tetapi wajib proaktif menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan.
Pemerintah juga diminta menyiapkan standar layanan, tolak ukur kerja, dan kemampuan jemput bola, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). RUU ini juga menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh menjadi penghalang bagi warga untuk memperoleh haknya.
“Digitalisasi tidak boleh menjadi syarat yang justru menghalangi orang memperoleh hak,” ujar Aria Bima.
Kanal digital wajib berjalan berdampingan dengan layanan tatap muka, jemput bola, dan pendampingan petugas.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga mengusulkan penghapusan denda administratif bagi warga yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik maupun IKD. Alasannya, kepemilikan IKD secara nasional baru sekitar 11 persen, sehingga mewajibkan warga membawa identitas digital setiap saat dinilai terlalu membebani dan kurang inklusif.
Jika disahkan, RUU Adminduk diharapkan membuat layanan publik menjadi lebih cepat, aman, dan tidak berbelit. Warga cukup menggunakan satu NIK, sementara negara wajib menjaga keamanan datanya. Kini, publik tinggal menunggu apakah aturan yang dijanjikan ini benar-benar diterapkan hingga ke loket-loket pelayanan terkecil.







