Sebut Darah Media Halal, Wali Kota Parepare Digeruduk Puluhan Jurnalis dan Diultimatum Somasi
Wamanews.id, 13 November 2026 – Puluhan jurnalis dan pekerja media yang tergabung dalam aliansi “Media Parepare Melawan” menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Parepare, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bacukiki Barat, pada Kamis (12/11/2026).
Aksi tersebut merupakan protes atas pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang dinilai mengancam kebebasan pers karena menyebut “halal darahnya” bagi media yang kerap mengkritik pemerintahannya.
Pernyataan itu berasal dari rekaman audio sambutan Tasming saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Triwulan III Pemerintah Kota Parepare pada 6 November 2026 di Auditorium BJ Habibie.
Dalam rekaman itu, ia mempersoalkan sejumlah media yang dinilainya tetap mengkritik Pemkot meski telah menjalin kontrak kerja sama publikasi. Dalam sambutannya, Tasming menggunakan istilah daerah “Bali Bella'” untuk menggambarkan sikap yang dianggapnya bermuka dua.
Ia kemudian melontarkan ungkapan “halal darahnya” yang belakangan viral dan memicu kecaman luas dari kalangan jurnalis. Massa aksi memulai gerakan dengan berjalan mundur sejauh sekitar 500 meter menuju halaman Kantor Wali Kota.
Cara itu dipilih sebagai simbol mundurnya kebebasan pers di Parepare akibat ucapan sang wali kota. Mengenakan pakaian serba hitam dengan pita merah sebagai simbol perlawanan, massa membentangkan spanduk protes dan bergantian menyampaikan orasi.
Suasana sempat memanas saat petugas Satpol PP berupaya menghalangi massa memasuki halaman kantor, sehingga terjadi aksi saling dorong sebelum peserta akhirnya diizinkan masuk.Puncak aksi ditandai dengan teatrikal penyembelihan seekor ayam.
Darahnya kemudian diteteskan di atas poster bergambar Tasming Hamid sebagai simbol protes, disusul aksi puluhan jurnalis yang melemparkan kartu pers mereka ke dekat foto tersebut. Koordinator lapangan aksi, Rachmat Ariadi, menegaskan aksi itu adalah bentuk perlawanan terhadap upaya pembungkaman pers.
“Beliau secara jelas memprovokasi, melakukan pembungkaman, dan menyebut wartawan halal darahnya bagi yang melakukan kritik kepada Pemerintah Kota Parepare,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, aliansi menyampaikan lima tuntutan, yakni mengecam provokasi terhadap media, menuntut permintaan maaf terbuka, mendesak klarifikasi atas ucapan “halal darahnya”, menuntut pertanggungjawaban dalam waktu 1×24 jam, serta menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Wali Kota Tasming Hamid tidak hadir menemui demonstran, dan massa hanya diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Parepare, Jenamar Aslan. Aliansi menegaskan, jika dalam 1×24 jam Tasming tidak meminta maaf secara langsung dan menarik ucapannya di hadapan jurnalis, mereka akan melayangkan somasi hukum dan melaporkan kasus tersebut ke Polres Parepare.
Polemik ini turut mendapat sorotan di luar Parepare. AJI Makassar, JAMIRA Sulsel, IWO Sulsel, dan AMJI RI mengecam pernyataan tersebut, sementara Pengamat Pemerintahan Unhas, Andi Ali Armunanto, menilai ucapan bernada ancaman itu provokatif dan berpotensi masuk ranah pidana.
