Siswa SMA dan Mahasiswa Siap-Siap, Anggota DPR Usulkan Wajib Militer Terbatas untuk Generasi Muda
Wamanews.id, 8 Oktober 2026 – Wacana penerapan wajib militer terbatas di Indonesia kembali mencuat. Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengusulkan kebijakan tersebut terutama menyasar generasi muda, termasuk siswa SMA dan mahasiswa.
Usulan itu disampaikan Said dalam keterangan persnya, Senin (5/10/2026). Ia menilai Indonesia perlu memperkuat konsep pertahanan semesta yang tidak hanya mengandalkan TNI sebagai kekuatan utama.
Menurut Said, penguatan pertahanan harus didukung oleh kekuatan rakyat terlatih yang dapat menjadi komponen pendukung saat negara menghadapi berbagai bentuk ancaman yang semakin kompleks.
Ia menjelaskan, gagasan wajib militer terbatas tidak hanya ditujukan untuk memperluas Komponen Cadangan (Komcad), tetapi juga untuk membangun kultur baru di kalangan anak muda, meliputi kedisiplinan, budi pekerti luhur, dan produktivitas.
Said mengusulkan agar warga berusia 18 tahun mendapat pendidikan terpadu yang melibatkan sekolah, TNI, Polri, dan praktisi melalui pelatihan serta pembinaan jangka panjang.
Selain itu, ia juga mendorong pelatihan bagi kalangan profesional melalui konsep peer mentoring di bawah pembinaan TNI, agar keahlian masing-masing dapat saling memperkuat. Terkait urgensi wacana tersebut, Said mengatakan:
“Penguatan pertahanan tidak cukup hanya mengandalkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan utama. Indonesia juga perlu menyiapkan kekuatan rakyat terlatih yang dapat mendukung pertahanan negara ketika menghadapi berbagai bentuk ancaman.” Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak semata-mata soal kebutuhan Komcad.
“Kebijakan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Komcad, tetapi juga membangun kultur pendukung bagi pelaksanaan pertahanan semesta, terutama di kalangan generasi muda,” ujarnya.
Said menegaskan, wacana ini tidak mengurangi prioritas pembangunan postur TNI yang profesional dan memenuhi Minimum Essential Force (MEF) serta penguatan industri pertahanan dalam negeri, dan hingga kini masih berupa wacana serta belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
