RI Peringkat Pertama Dunia Terbanyak Kementerian dan Lembaga
Wamanews.id, 22 Oktober 2025 – Sebuah fakta menarik sekaligus mencengangkan terkuak, menempatkan pemerintahan Prabowo-Gibran di peringkat pertama di dunia sebagai negara dengan jumlah kementerian dan lembaga setingkat menteri terbanyak. Data ini memicu pertanyaan mengenai implikasi dari struktur pemerintahan yang membengkak tersebut.
Menurut data yang dihimpun oleh Dirty Vote, Indonesia, dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, kini memiliki 53 kementerian dan lembaga setingkat menteri.
Angka ini mengungguli negara-negara besar lainnya seperti India, yang dengan penduduk 1,46 miliar jiwa hanya memiliki 52 kementerian, atau China yang berpopulasi 1,40 miliar jiwa dengan 26 kementerian. Bahkan Amerika Serikat yang memiliki 341 juta jiwa, hanya mengoperasikan 23 kementerian.
Pengamat Politik Nurmal Idrus memberikan analisisnya terkait fenomena ini. Menurut Nurmal, pada dasarnya, sebuah pemerintahan di negara multi-partai seperti Indonesia ingin membangun politik besar.
Jumlah kementerian yang banyak, tak bisa dimungkiri, seringkali digunakan untuk “memberi kue” atau mengakomodasi berbagai spektrum partai politik.
“Besar itu diperlukan agar tercapai stabilitas politik, sehingga program-program pembangunan itu bisa dijalankan dengan baik,” kata Nurmal Selasa (21/10/2025).
Ia menegaskan bahwa stabilitas politik adalah hal yang krusial. Jika stabilitas ini gagal dipertahankan, program-program yang dicanangkan pemerintah berpotensi tidak berjalan mulus, bahkan bisa menggagalkannya.
“Pemerintahan yang mulus itu, hanya bisa didapatkan dari dua tadi. Stabilitas politik dan stabilitas keamanan dan ketertiban,” sambung Nurmal.
Nurmal memaparkan, stabilitas keamanan dan ketertiban relatif lebih mudah dikondisikan oleh pemerintah karena alat negara seperti TNI dan Polri berada di bawah kendali presiden. Namun, kestabilan politik di negara multi-partai membutuhkan penanganan yang berbeda.
Di mana pun negara dengan sistem multi-partai, pemerintahnya akan berusaha membentuk koalisi besar. Inilah yang terjadi di Indonesia. Karenanya, Nurmal menilai, siapapun yang memerintah di Indonesia, strateginya adalah bagaimana membangun koalisi besar.
“Karena koalisi besar itu yang menjamin keberlangsungan program karena stabilitas politik lebih baik,” terangnya.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran, jumlah kementerian dan lembaga yang banyak ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya strategis untuk menghimpun kekuatan politik yang beragam, memastikan dukungan yang luas, dan memuluskan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, termasuk janji-janji kampanye mereka.
Tantangannya tentu saja adalah bagaimana struktur yang besar ini dapat tetap efisien dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
