Terima LHP BPK, Pemkab Wajo Perkuat Komitmen Transparansi Pajak dan Retribusi Daerah
Wamanews.id, 21 Januari 2026 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo terus berupaya memperkokoh pilar akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan pengelolaan keuangan pada sektor pajak dan retribusi daerah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
Penegasan komitmen ini ditandai dengan kehadiran pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif Kabupaten Wajo di Kota Makassar. Wakil Bupati Wajo, Baso Rahmanuddin, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi, menghadiri agenda penting Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (19/1/2026).
Kegiatan ini merupakan agenda krusial dalam siklus pengawasan keuangan daerah, di mana BPK memberikan evaluasi mendalam terkait kepatuhan Pemerintah Kabupaten Wajo atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah sepanjang paruh kedua tahun lalu.
Usai melakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan LHP, Wakil Bupati Wajo dr. H. Baso Rahmanuddin menyampaikan bahwa Pemkab Wajo menaruh perhatian besar pada setiap butir rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Menurutnya, tata kelola keuangan yang transparan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat Wajo.
“Kami senantiasa berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan tentunya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK ini adalah instrumen yang sangat penting bagi kami,” ujar dr. Baso Rahmanuddin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa potret hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi fondasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi mandiri. Hasil LHP ini akan segera didistribusikan kepada seluruh perangkat daerah terkait sebagai bahan tindak lanjut guna memperkuat sistem pengelolaan keuangan agar lebih tertib, efektif, dan bertanggung jawab di masa mendatang.
Senada dengan Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah-langkah perbaikan tata kelola yang dilakukan pihak eksekutif. Sebagai lembaga pengawas, DPRD Wajo memandang bahwa kepatuhan dalam sektor pajak dan retribusi adalah kunci utama dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kepatuhan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah merupakan kunci penting. Jika ini dikelola dengan profesional, maka PAD kita akan meningkat, yang artinya kapasitas fiskal daerah untuk membangun infrastruktur dan kesejahteraan warga juga akan semakin kuat,” tegas Firmansyah.
Ia juga menekankan bahwa transparansi dalam sektor ini sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik. Masyarakat akan lebih sadar dan patuh membayar pajak jika mereka melihat bahwa dana tersebut dikelola secara profesional dan bebas dari penyimpangan.
DPRD Wajo berkomitmen untuk mengawal tindak lanjut atas rekomendasi BPK tersebut. “Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Sinergi antara Pemda, DPRD, dan BPK adalah fondasi untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Kehadiran dua pimpinan daerah ini di Kantor BPK Sulsel mencerminkan harmoni antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Wajo dalam mengawal agenda reformasi birokrasi. Pemkab Wajo berharap kerja sama yang terjalin erat dengan BPK selama ini dapat terus ditingkatkan, terutama dalam hal pendampingan dan edukasi terkait aturan-aturan keuangan terbaru.
Dengan tata kelola pajak dan retribusi yang semakin patuh dan profesional, Pemkab Wajo optimis dapat mewujudkan pembangunan yang lebih merata di “Bumi Lamaddukkelleng”. Kualitas pengelolaan keuangan yang meningkat diharapkan tidak hanya berhenti pada capaian opini audit, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Wajo melalui program-program pembangunan yang tepat sasaran.
