140 Guru Mundur dari Sekolah Rakyat, DPR: Kebutuhan Dasar Itu Pokok Bukan Pelengkap
Wamanews.id, 30 Juli 2025 – Program Sekolah Rakyat, yang digadang-gadang sebagai terobosan vital untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, kini menghadapi badai kritik. Sebanyak 140 guru dilaporkan telah mengundurkan diri dari berbagai lokasi pelaksanaan program ini. Angka fantastis ini memicu kekhawatiran serius akan lemahnya perencanaan dan ketersediaan infrastruktur dasar di lokasi-lokasi sekolah tersebut.
Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan bahwa mundurnya ratusan guru ini bukan sekadar persoalan teknis belaka, melainkan merupakan sinyal kuat adanya masalah fundamental dalam proyek Sekolah Rakyat. Irine berpendapat bahwa kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan akses jalan adalah prasyarat mutlak dalam dunia pendidikan, bukan sekadar pelengkap.
“Kalau bicara pendidikan, air bersih, sanitasi, listrik, dan akses jalan bukan pelengkap, tapi kebutuhan pokok. Bagaimana guru mau betah mengajar kalau ditempatkan di lokasi yang bahkan kebutuhan dasarnya tidak tersedia?” tegas Irine, Selasa, 29 Juli 2025. Pernyataan ini menyoroti bahwa kenyamanan dan kelayakan lingkungan kerja bagi para pengajar harus menjadi prioritas utama.
Irine mendesak Kementerian Sosial, sebagai penanggung jawab utama program ini, untuk segera berkoordinasi erat dengan kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PLN, serta pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap lokasi Sekolah Rakyat benar-benar memiliki fasilitas dasar yang layak.
Tidak hanya itu, sarana penunjang bagi tenaga pengajar yang tinggal jauh dari lokasi sekolah juga harus menjadi perhatian serius, agar mereka merasa didukung dan betah mengabdi. “Kalau fondasi awalnya lemah, jangan heran kalau guru mundur, anak-anak tidak bertahan, dan masyarakat kehilangan kepercayaan.
Sekolah Rakyat ide baik, tapi pelaksanaannya harus serius, sistematis, dan berpihak pada masa depan anak-anak,” ujar Irine, mengingatkan bahwa kegagalan di tahap infrastruktur dasar dapat menggagalkan seluruh visi besar program ini. Ini adalah peringatan keras bahwa implementasi harus sejalan dengan idealisme program.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengonfirmasi jumlah guru yang mundur adalah 140 orang, bukan 160 seperti yang sempat ramai diberitakan. Meskipun mengakui adanya pengunduran diri, Gus Ipul mengaku tidak khawatir.
Ia beralasan bahwa terdapat sekitar 50 ribu guru yang telah mengikuti pendidikan profesi dan siap menggantikan posisi yang kosong tersebut.
“Kita hormati keputusan mereka yang mundur, sebagian besar alasannya karena lokasi terlalu jauh dari domisili. Tapi di belakangnya sudah banyak guru yang siap ditempatkan,” kata Gus Ipul.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan menambah 37 titik Sekolah Rakyat baru pada akhir Juli, dengan kapasitas lebih dari 9.700 siswa, 1.500 guru, dan 2.000 tenaga kependidikan. Bahkan, ada rencana penambahan 50 titik lagi pada September mendatang.
Meski respons Gus Ipul terkesan optimistis, pengunduran diri ratusan guru ini secara gamblang menegaskan adanya persoalan serius dalam perencanaan lintas sektor yang perlu segera dibenahi. Visi mulia Sekolah Rakyat sebagai program pemutus rantai kemiskinan tidak boleh berhenti sebatas ide.
Dibutuhkan langkah konkret dan terintegrasi untuk memastikan infrastruktur dasar terpenuhi, sehingga para guru dapat mengajar dengan nyaman dan anak-anak dapat belajar dalam kondisi yang layak. Tanpa pembenahan fundamental ini, program Sekolah Rakyat berpotensi kehilangan esensinya dan gagal mencapai tujuan utamanya.
