Prabowo Bongkar Borok BUMN: Lamban, Boros, Selalu Minta PMN! Swasta Bakal Diutamakan Garap Proyek Infrastruktur
Wamanews.id, 13 Juni 2025 – Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali mengirim sinyal perubahan besar dalam pengelolaan proyek infrastruktur nasional. Dalam pernyataan terbarunya, Prabowo secara terbuka mengkritik kinerja sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai lamban, boros, dan terus mengandalkan suntikan modal dari pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN).
Imbas dari kritik tajam ini, Prabowo menegaskan bahwa pihak swasta kini akan diprioritaskan untuk ambil bagian dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025). Di hadapan para pelaku bisnis, investor, dan pemangku kebijakan, Prabowo menyatakan keprihatinannya atas kinerja sejumlah BUMN yang dikelola oleh Kementerian BUMN saat ini.
Menurut Prabowo, banyak BUMN saat ini justru bekerja dengan pola pikir yang tidak mencerminkan efisiensi kerja. Mereka seakan merasa nyaman meskipun progres pekerjaan lambat dan penggunaan anggaran boros, sebab yakin pemerintah pada akhirnya akan turun tangan dengan mengucurkan kembali PMN sebagai penolong keuangan.
“Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa tidak apa-apa kerjanya lambat. Kalau nanti dia boros, tidak masalah. Karena ada Menteri Keuangan yang akan PMN. PMN, PMN, PMN… Apa ini PMN PMN ini?” ucap Prabowo dengan nada sindiran yang cukup tajam.
Prabowo mempertanyakan apakah perusahaan multinasional internasional juga memiliki model suntikan dana seperti PMN yang kerap dinikmati oleh BUMN dalam negeri. Hal ini menurutnya menandakan ketergantungan BUMN terhadap anggaran negara yang terus-menerus, tanpa adanya dorongan efisiensi maupun inovasi.
Melihat kenyataan tersebut, Prabowo mengungkapkan strateginya ke depan. Ia menginstruksikan langsung kepada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada sektor swasta dalam menggarap proyek-proyek besar infrastruktur nasional.
“Prioritas infrastruktur sekarang, saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya,” tegasnya.
Menurut Prabowo, perusahaan swasta dan multinasional cenderung lebih modern, efisien, serta mampu menyelesaikan proyek secara tepat waktu, dengan anggaran yang jauh lebih hemat. Keunggulan inilah yang menurutnya dibutuhkan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dalam waktu cepat.
Meski demikian, Prabowo menegaskan peran negara tetap penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar seperti kelaparan, kemiskinan, dan pendidikan. “Untuk hal-hal strategis, negara tetap harus hadir. Namun dalam pembangunan fisik, peran swasta harus lebih dominan,” ujarnya.
Dengan pola pembagian peran ini, Prabowo berharap keuangan negara bisa lebih difokuskan untuk kebutuhan masyarakat yang sangat membutuhkan intervensi, sementara proyek-proyek infrastruktur yang bersifat komersial bisa diserahkan kepada swasta.
Sebagai bentuk dukungan penuh terhadap swasta, pemerintah di bawah komando Prabowo berjanji akan mempermudah semua proses perizinan dan pengamanan proyek. Bahkan, pemerintah akan membentuk pusat pelayanan khusus untuk mengawal investasi swasta di sektor infrastruktur.
“Saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor yang memfasilitasi semua proyek, dibantu, diamankan, dijaga, supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut,” jelas Prabowo.
Pernyataan Prabowo ini dinilai sebagai sinyal awal adanya pergeseran arah pengelolaan ekonomi dan pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinannya. Di mana selama ini, BUMN kerap menjadi motor penggerak utama dalam banyak proyek infrastruktur strategis. Dengan beralihnya sebagian besar proyek ke swasta, diharapkan efisiensi anggaran, kecepatan penyelesaian proyek, serta pengembangan teknologi bisa lebih optimal.
Namun, banyak pengamat juga mengingatkan bahwa keterlibatan swasta secara masif tetap memerlukan pengawasan ketat agar proyek infrastruktur tidak hanya menguntungkan segelintir korporasi, melainkan benar-benar menghadirkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Prabowo kini membuka pintu lebar bagi swasta sebagai mitra utama pembangunan infrastruktur nasional. Kritik keras terhadap BUMN diiringi dengan langkah nyata memperbesar peran sektor swasta. Apakah ini akan menjadi awal dari era pembangunan super cepat? Publik akan menunggu realisasinya.
