Konten Maudy Ayunda Dikritik Dosen IPB: Ini Soal Bad Policy, Bukan Bad News!

Wamanews.id, 15 September 2026 – Konten video bertajuk “Mindfulness in the Age of Bad News” yang diunggah oleh selebritas Maudy Ayunda terus menuai gelombang kritik dari kalangan akademisi dan publik. Kali ini, kritik tajam dilontarkan oleh dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga sesama alumni penerima beasiswa LPDP, Meilanie Buitenzorgy.
Peraih gelar PhD dari University of Sydney tersebut menilai bahwa narasi yang diusung Maudy justru mengaburkan akar persoalan sesungguhnya. Menurutnya, Maudy mereduksi krisis akibat kebijakan publik yang buruk (bad policy) menjadi sekadar persoalan pengelolaan emosi individu saat menghadapi paparan berita buruk (bad news).
Berikut ulasan lengkap mengenai polemik konten Maudy Ayunda serta catatan kritis dari akademisi IPB terkait tanggung jawab intelektual dan moral figur publik:
Meilanie sangat menyayangkan pendekatan yang diambil Maudy, mengingat latar belakang pendidikannya yang mentereng sebagai lulusan Philosophy, Politics, and Economics (PPE) dari Universitas Oxford serta Universitas Stanford. Menurutnya, seseorang dengan bekal keilmuan filsafat politik semestinya memahami hakikat akuntabilitas publik dan tanggung jawab kewargaan (citizenship).
“Kamu mereduksi persoalan bad policy menjadi sekadar persoalan bad news. Apa yang dialami warga hari ini bukanlah sekadar bad news, melainkan dampak sistemik dari akumulasi bad policy,” tegas Meilanie.
Ia menilai, penderitaan yang dirasakan masyarakat hari ini mulai dari persoalan gizi, penurunan kelas ekonomi, hingga kerusakan lingkungan merupakan produk dari kebijakan negara yang keliru, bukan sekadar riak informasi di media yang harus disikapi secara pasif.
Lebih lanjut, Meilanie menyoroti narasi yang dinilainya melucuti fungsi kontrol sosial warga terhadap kekuasaan. Mengajak publik menyelesaikan masalah struktural melalui meditasi, pembatasan waktu layar (screen time), dan fokus pada kesehatan mental dinilai sebagai langkah yang keliru.
“Alih-alih mengkritik sistem yang menciptakan stres sosial secara masif, solusinya justru membebankan persoalan kembali kepada individu melalui meditasi, membatasi screen time, dan menjaga kesehatan mental,” paparnya.
Dengan modal puluhan juta pengikut di media sosial, Meilanie khawatir narasi yang cenderung menyalahkan diri sendiri (self-blaming) tersebut hanya berfungsi sebagai penstabil status quo (status-quo stabilizer). Ia juga mengingatkan adanya potensi komersialisasi di balik industri wellness dan personal development yang kerap memanfaatkan krisis sistemik menjadi komoditas pasar.
Sebagai sesama penerima pendanaan dari anggaran negara, Meilanie memberikan catatan mendalam mengenai beban tanggung jawab sosial (social return on investment) bagi para alumni beasiswa abadi seperti LPDP.
“Uang beasiswa berasal dari Dana Abadi Pendidikan yang dihimpun dari pajak rakyat. Kita tidak punya utang budi pada penguasa, kita berutang budi pada rakyat,” tegas Meilanie.
Ia berharap figur publik yang memperoleh hak istimewa (privilege) berupa pendidikan tinggi kelas dunia mampu memanfaatkan pengaruhnya untuk membela kepentingan masyarakat luas dan menagih akuntabilitas pembuat kebijakan, bukan sekadar memoles citra pribadi (personal branding).
Polemik ini bermula dari video yang diunggah Maudy pada 21 Agustus 2026. Dalam video tersebut, Maudy membagikan kiat pribadinya dalam menghadapi gempuran berita buruk di Tanah Air maupun dunia global yang dinilai membebani kesehatan mental.
“Pada saat kita membaca berita buruk yang sebegitu banyak tidak apa-apa untuk memutuskan kapan Anda selesai. Anda tidak perlu membaca konten ke-15 tentang berita itu… kayak it’s oke kok untuk tau kayak ‘oke aku akan berhenti di sini, aku mengerti apa yang sedang terjadi’,” ujar Maudy dalam unggahan videonya.
Maudy menambahkan bahwa membatasi konsumsi informasi merupakan langkah yang sehat agar seseorang tidak kewalahan secara mental, sebuah pandangan yang kini dinilai publik abai terhadap urgensi pengawalan isu kebijakan secara berkelanjutan.





