Mahfud MD Kecam Pemerintah: Rakyat Dikejar Utang, Negara Justru Santai!
Wamanews.id, 7 Maret 2025 – Puluhan korban dari PT Istaka Karya yang merupakan para vendor yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut, mengadu ke Komisi VI DPR RI pada Senin (24/2/2025). Mereka datang untuk meminta perhatian atas nasib mereka yang terkatung-katung akibat kebangkrutan PT Istaka Karya yang telah dinyatakan pailit pada 2023. Sejumlah 179 vendor yang telah menyelesaikan proyek-proyek mereka belum menerima pembayaran dengan total utang mencapai Rp 786 miliar.
PT Istaka Karya yang pernah menjadi salah satu kontraktor besar di Indonesia resmi berhenti beroperasi setelah dinyatakan bangkrut di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, meski perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi lagi, dampak dari kebangkrutan itu masih dirasakan oleh banyak pihak, terutama para rekanan dan vendor yang belum mendapatkan pembayaran. Sebagian besar dari mereka bahkan harus berjuang keras untuk bertahan hidup karena utang yang tidak kunjung dibayar.
Salah satu korban, Yudan, dengan penuh kekecewaan mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak dihargai oleh pemerintah. Yudan menyatakan bahwa kesulitan dalam menagih hak mereka sangat terasa, sementara negara seakan santai dan tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar utang mereka. “Kalau kita berutang ke bank negara, kita akan dikejar sampai ke mana pun. Tapi kalau negara berutang dengan kita, luar biasa santainya,” kata Yudan dengan nada kecewa.
Kekecewaan tersebut juga disertai dengan kritik terhadap sikap mantan Presiden Jokowi. Yudan merasa bahwa meskipun mereka sudah melakukan berbagai upaya, termasuk mengirimkan surat dan melakukan pendekatan secara langsung, tidak ada tanggapan yang memadai dari pemerintah. “Presiden kita, Pak Jokowi, itu tidak punya hati. Kita sudah bersurat, sudah berupaya ke mana-mana, tapi tidak ada hati,” lanjutnya dengan penuh emosi.
Beban ekonomi yang terus meningkat akibat ketidakmampuan mendapatkan pembayaran dari PT Istaka Karya telah menyebabkan beberapa korban terpaksa melelang rumah mereka untuk bertahan hidup. Bahkan, ada yang sampai mengakhiri hidupnya karena tekanan finansial yang begitu berat. Keadaan ini menggugah hati para korban untuk terus berjuang meminta keadilan, dan berharap DPR RI bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini.
Menanggapi hal tersebut, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof. Mahfud MD, menyuarakan kepeduliannya di media sosial. Pada 7 Maret 2025, melalui akun Twitter-nya, Mahfud mengimbau Presiden Prabowo untuk memperhatikan curhatan rakyat yang berada dalam kesulitan tersebut. “Bapak Presiden, tolong kasihani rakyat yang seperti di video ini,” tulis Mahfud.
Mahfud MD juga mengungkapkan betapa ironisnya situasi yang terjadi, dimana rakyat yang berhutang pada negara akan dikejar dan disita asetnya, namun jika negara yang berhutang kepada rakyat, maka seringkali proses pembayaran ditunda-tunda. “Sering, jika rakyat yang berhutang pada negara maka dikejar, disita asetnya sampai telanjang,” ujar Mahfud. “Berbeda halnya jika negara yang berutang pada rakyat, mereka akan menunda lama atau bahkan tidak mau membayar meski rakyat sudah berjuang habis-habisan,” tambahnya dengan tegas.
Dengan semakin banyaknya korban yang terus berjuang untuk menuntut hak mereka, munculnya kritik terhadap ketidakpedulian pemerintah semakin mengemuka. Para korban berharap agar DPR RI dapat bertindak lebih tegas untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas utang yang belum dibayarkan. Mereka menuntut agar ada solusi yang nyata dan konkret agar keadaan mereka tidak semakin terpuruk.
Saat ini, para korban berharap agar masalah ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah yang seharusnya memberikan solusi dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Mereka menuntut agar pihak yang bertanggung jawab atas kebangkrutan PT Istaka Karya bisa segera memberikan penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Keinginan mereka sangat sederhana: agar tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan kewajibannya.
Dengan tegas, Mahfud MD menutup pernyataannya dengan harapan agar Presiden yang baru dapat segera memberikan solusi bagi masalah ini, serta mengingatkan bahwa rakyat yang telah berjuang, tidak boleh dibiarkan terlunta-lunta tanpa keadilan.
