Siasat Efisiensi, Kepala BGN Uji Skema Sulap Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG di Wilayah 3T
Wamanews.id, 5 Juni 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mematangkan langkah taktis dalam meratakan implementasi program unggulan nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG). Menghadapi tantangan geografis dan demografis yang kompleks di Indonesia, Kepala BGN, Nanik S. Dayang, kini tengah menguji sebuah skema baru yang inovatif dalam pelaksanaan distribusi makanan sehat tersebut. Skema anyar ini berfokus pada pemanfaatan dan pemberdayaan fasilitas yang sudah tersedia secara eksisting di lingkungan sekolah guna menyukseskan program ke depan.
Salah satu terobosan utama dalam skema ini adalah menyulap fasilitas kantin sekolah untuk dialihfungsikan sebagai dapur program MBG, atau yang secara resmi disebut sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah adaptif ini sengaja didesain untuk menyiasati kendala operasional yang kerap ditemui di lapangan.
Pelaksanaan skema pemberdayaan kantin sekolah ini diprioritaskan untuk menyasar daerah-daerah yang masuk dalam kategori wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Menurut penjelasan Nanik, kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya besar efisiensi anggaran negara, sekaligus untuk memperluas jangkauan program MBG secara cepat tanpa harus membuang waktu dan biaya untuk membangun infrastruktur dapur baru di setiap lokasi sekolah.
Karakteristik wilayah 3T dinilai sangat berbeda dengan kawasan perkotaan yang padat penduduk. Di wilayah terpencil, jumlah anak sekolah yang menjadi penerima manfaat relatif sedikit, sehingga pembangunan gedung dapur baru berskala besar dinilai tidak efisien secara ekonomi.
Dalam konferensi pers yang digelar di kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/6), Nanik menjelaskan bahwa pemerintah kini tidak lagi bertumpu penuh pada anggaran pusat. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah instrumen alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan maupun operasional dapur MBG di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Banyak hibah seperti ini. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur,” terang Nanik.
Lebih lanjut, BGN juga mendorong kontribusi nyata dari sektor swasta. Perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi di daerah terpencil diharapkan ikut bertanggung jawab secara sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung penyediaan logistik pangan sehat bagi anak-anak di sekitar wilayah operasional mereka. Skema kolaboratif ini sengaja digenjot untuk mengurangi porsi beban anggaran negara yang sebelumnya dipatok 100 persen dibiayai oleh APBN.
BGN berkomitmen untuk bersikap fleksibel dan tidak akan memaksakan standardisasi kaku yang justru bisa menghambat jalannya program di daerah pelosok. Jika di suatu desa terpencil fasilitas yang ada masih layak digunakan, maka sarana itulah yang akan diberdayakan.
“Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur yang sudah ada, misalnya kantin sekolah, karena di daerah 3T ada yang penerima manfaatnya hanya 200 orang, 81 orang, bahkan 47 orang,” papar Kepala BGN secara mendetail.
Dengan jumlah siswa yang sangat minim di beberapa sekolah pedalaman, pendirian bangunan baru dianggap kurang masuk akal secara operasional. “Enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada, yang eksisting, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum. Intinya tidak harus membangun dapur baru,” pungkas Nanik mengakhiri keterangannya.
