Harga Beras Meroket, Mentan Amran Sulaiman: Masih Terjangkau, Bandingkan dengan Jepang
Wamanews.id, 24 Agustus 2025 – Di tengah keluhan masyarakat mengenai harga beras yang terus melonjak, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memberikan pernyataan kontroversial.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis (21/8/2025), Amran menyebut harga beras di Indonesia masih tergolong terjangkau dan membandingkannya dengan harga di luar negeri, khususnya Jepang.
Pernyataan ini dilontarkan Mentan ketika menjawab pertanyaan dari Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto. Titiek menanyakan tentang rencana pemerintah menyatukan harga beras premium dan medium, sebuah isu yang banyak dikeluhkan masyarakat.
“Pak Menteri, itu mengenai harga yang mau disatukan antara premium dan medium satu harga itu kebijaksanaan itu apa itu, saya banyak ditanya orang-orang itu rencana bapak seperti itu?” tanya Titiek.
Amran kemudian menjelaskan bahwa rencana itu sudah beberapa kali dibahas di tingkat rapat koordinasi terbatas (Rakortas), namun belum ada keputusan final. Ia beralih pada perbandingan harga global untuk memberikan konteks.
“Sekarang ini saja baru naik sedikit sudah ribut. Jepang sudah Rp 100 ribu per kilo, Bu Ketua, harga beras hari ini,” ujar Amran, mencoba menunjukkan bahwa kenaikan harga di Indonesia masih dalam batas wajar.
Namun, perbandingan tersebut langsung mendapat tanggapan balik dari Titiek. Ia menilai perbandingan antara harga beras di Indonesia dan Jepang tidak relevan karena perbedaan pendapatan per kapita yang sangat signifikan. “Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, Pak. Income per kapitanya juga sudah lain,” tegas Titiek, menyoroti aspek kesejahteraan masyarakat yang berbeda.
Dalam responsnya, Amran mengakui perbedaan tersebut, namun kembali menekankan peran besar pemerintah dalam mengendalikan harga. Ia menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan subsidi pangan hingga Rp 150 triliun, di mana porsi terbesar digunakan untuk komoditas beras.
Subsidi ini menjadi alasan mengapa pemerintah merasa perlu melakukan intervensi pasar, seperti menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Kita ingin mengunci beras yang disubsidi negara harus dikontrol dan diintervensi dan ditentukan,” kata Amran. Tujuan utamanya, lanjut Amran, adalah agar konsumen tetap bisa menikmati harga yang terjangkau, sementara kesejahteraan petani juga tetap terjaga. Ia bahkan mengancam akan memberikan sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan harga, sebagai upaya menjaga stabilitas pasar.
Rapat ini menunjukkan adanya ketegangan antara pemerintah dan DPR dalam menyikapi masalah pangan. Meskipun Mentan memberikan perbandingan dari luar negeri, perdebatan ini menggarisbawahi bahwa solusi untuk masalah harga beras di Indonesia haruslah relevan dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat domestik.
